Network
PR DEPOK - Amnesty International merilis laporan terbaru yang menyebutkan bahwa Israel telah melakukan kejahatan apartheid terhadap warga Palestina.
Laporan setebal 280 halaman milik kelompok hak asasi, Amnesty International merinci cara otoritas Israel menegakkan sistem penindasan dan dominasi terhadap Palestina.
"Israel melakukan kejahatan apartheid terhadap warga Palestina dan harus bertanggung jawab karena memperlakukan mereka sebagai kelompok ras yang lebih rendah," tulis Amnesty International.
Baca Juga: Status Covid-19 di Indonesia Mulai Kembali Naik, MUI Sarankan Salat Jumat Bisa Diganti Salat Dzuhur
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera pada Kamis, 3 Februari 2022, penyelidikan Amnesty International mencantumkan berbagai pelanggaran yang telah dilakukan Israel terhadap palestina.
Termasuk penyitaan luas tanah dan properti, pembunuhan di luar hukum, pemindahan paksa, pembatasan gerakan, penahanan administratif, dan penolakan kewarganegaraan bagi orang Palestina.
Laporan kelompok hak asasi terkemuka ini menggambarkan semua hal yang tercantum sebagai komponen dari sistem yang sama dengan apartheid di bawah hukum internasional.
“Sistem ini dipertahankan oleh pelanggaran yang Amnesty International temukan sebagai apartheid sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.
Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid menolak laporan itu dengan menuduh bahwa Amnesty Internasional menggemakan kebohongan yang sama yang telah dilakukan sebelumnya oleh organisasi teroris.
Selain itu, Lapid juga menuduh Amnesty Internasional memiliki agenda anti-Semit.
Di lain sisi, Ketua Euro-Med Human Rights Monitor Ramy Abdu mengatakan Israel dalam beberapa dekade terakhir ini selalu menuduh para pengkritik pelanggaran hak asasi manusia sebagai anti-semit.
“Kebijakan ini diadopsi oleh Kementerian Urusan Strategis Israel dan didukung oleh praktik sistematis pelabelan kritikus”
"Mereka (Israel) sering menggunakan istilah anti-semit untuk mendiskreditkan tuduhannya dan membuktikan bahwa mereka hanya digunakan sebagai alat proaktif dengan tujuan mengintimidasi para aktivis maupun kritikus," ujarnya.
Baca Juga: Syarat dan Link Daftar KIP Kuliah Tahun 2022, Catat dan Siapkan Dokumen Berikut!
Sejak didirikan pada 1948, Israel telah menerapkan kebijakan untuk membangun dan mempertahankan mayoritas demografis Yahudi.
Israel juga melakukan kontrol penuh atas tanah dan sumber daya untuk menguntungkan orang Israel Yahudi, termasuk mereka yang berada di pemukiman ilegal.
Setelah perang 1967, pasukan Israel menduduki seluruh Palestina, Israel memperluas kebijakan ini ke Tepi Barat yang dianeksasi serta Jalur Gaza, yang telah berada di bawah pengepungan sejak 2007.
Baca Juga: Aurel Hermansyah 3 Minggu Lagi Diprediksi Melahirkan, Kridayanti: Nggak Ada Kata Lain Selain Pasrah
Hari ini, semua wilayah yang dikendalikan oleh Israel terus dikelola dengan tujuan menguntungkan orang Israel Yahudi dengan merugikan Palestina, sementara pengungsi Palestina terus dikecualikan, kata kelompok yang berbasis di London itu.
“Laporan kami mengungkapkan sejauh mana sebenarnya rezim apartheid Israel. Apakah mereka tinggal di Gaza, Yerusalem Timur dan seluruh Tepi Barat, atau Israel sendiri. Orang Palestina diperlakukan sebagai kelompok ras yang lebih rendah dan hak-hak mereka secara sistematis dirampas”
“Kesimpulan kami mungkin mengejutkan dan mengganggu bagi semua orang. Tapi kenyataannya memang harus diungkapkan,” kata Sekretaris Jenderal Amnesty Agnes Callamard.***
