Network
Mereka terpaksa berdiri di luar kelas setelah ada pelarangan penggunaan hijab selama proses pembelajaran berlangsung.
Baca Juga: Menag: Kepastian Ibadah Haji 2022 bagi Jemaah RI Tergantung Kewenangan Arab Saudi
"Hijab bukanlah penemuan baru. Orang-orang telah memakainya selama berabad-abad. Kami menghormati hukum negara dan pengadilan," katanya.
"Namun, Pemerintah Negara Bagian dan lembaga pendidikan telah menolak pendidikan untuk gadis itu, salah menafsirkan perintah sementara dari Pengadilan Tinggi," tutur dia.
Dia juga mengkritik surat edaran pemerintah kepada lembaga pendidikan Departemen Kesejahteraan Minoritas untuk mengikuti perintah sementara.
Baca Juga: Nomor WhatsApp Kemenkes yang Bisa Diakses untuk Mendapatkan Layanan Telemedisin
Sebelumnya, larangan menggunakan hijab dikeluarkan pemerintah negara bagian Karnataka, India Selatan.
Larangan ini terjadi di tengah-tengah meningkatnya kekhawatiran akan serangan terhadap simbol dan praktik Muslim yang menjadi agenda sayap kanan Hindu untuk memaksakan nilai-nilai mayoritas ke minoritas.
Partai Bharatiya Janata (BJP), yang menjalankan pemerintahan di Karnataka dan juga di pusat, telah mendukung larangan diskriminatif tersebut.
BJP telah berkampanye selama beberapa dekade untuk penerapan Uniform Civil Code (UCC), yang diyakini minoritas akan sama dengan penerapan hukum Hindu.***
