Network
PR DEPOK - Pemerintah Jepang mengumumkan pada Rabu 16 Maret untuk mencabut aturan pembatasan Covid-19.
Langkah mencabut aturan pembatasan Covid-19 akan diberlakukan di Tokyo dan 17 prefektur lainnya, yang mana terjadi setelah gelombang infeksi yang disebabkan oleh varian Omicron di Jepang terus surut.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, mengumumkan mencabut aturan pembatasan Covid-19 pada 21 Maret dengan pelonggaran lebih lanjut dari tindakan perbatasan.
Tokyo mencatat 7.836 kasus virus corona pada Selasa, turun 12 persen dari minggu sebelumnya.
Baca Juga: Kekurangan Pasukan di Ukraina, Intelijen AS dan Inggris Prediksi Rusia akan Ambil Tindakan Nekat
Gelombang Omicron menyebabkan rekor tingkat infeksi di ibu kota dan di seluruh Jepang pada bulan Februari.
Hal itu merupakan gelombang pandemi paling mematikan di Negeri Sakura sejauh ini.
Setelah program booster vaksin Covid-19 pemerintah telah dipercepat, dengan sekitar 71 persen populasi lansia Jepang yang rentan juga telah menerima dosis ketiga.
Dilansir dari laman Channel News Asia, bahwa pembatasan darurat semu saat ini diterapkan di 18 dari 47 prefektur Jepang yang membatasi jam buka restoran dan bisnis lainnya.
Baca Juga: Selandia Baru akan Membuka Kembali Perbatasan untuk Pengunjung Internasional Mulai Bulan Depan
Menurut sebuah laporan, bahwa pejabat di prefektur barat Osaka telah mempertimbangkan untuk meminta perpanjangan pembatasan karena rawat inap yang tinggi.
Namun, akhirnya memutuskan untuk membiarkan pembatasan ini berakhir.
Langkah tersebut akan berdampak pada perekonomian, khususnya sektor jasa.
"Sejumlah permintaan layanan tertentu akan dilepaskan jika pembatasan dicabut karena rumah tangga memiliki cukup banyak tabungan sekarang dan itu bertepatan dengan liburan musim semi," kata Daiju Aoki, kepala ekonom Jepang di UBS SuMi TRUST Wealth Management.
Baca Juga: Terungkap Alasan Puput Gugat Cerai Doddy Sudrajat, Kuasa Hukum: Mungkin Perbedaan Prinsip...
Pakar kesehatan mengatakan gelombang Omicron saat ini belum berakhir, dan varian baru bisa muncul kapan saja.
"Pembatasan yang digunakan berulang kali selama pandemi dua tahun ini telah kehilangan efektivitasnya pada perilaku publik, kata profesor Universitas Tohoku Hitoshi Oshitani.
"Kita perlu memiliki strategi yang berbeda untuk menekan penularan pada tahap ini," kata Oshitani, penasihat utama respons pandemi pemerintah.
Baca Juga: Megawati Minta Pendukung Khilfah Diusir dari RI, Ruhut: Buktikan Ideologi Pancasila Harga Mati
Menurut Oshitani, bahwa masih terlalu dini untuk membahas sebuah strategi untuk keluar dari virus ini.
Namun, Perdana Menteri Jepang akan mengumumkan peningkatan batas kedatangan harian di Jepang menjadi 10.000 mulai April, yang sebelumnya hanya 7.000 pengunjung.
Sebagai informasi, bahwa langkah terbaru dalam melonggarkan peraturan perbatasan ini telah menuai kritik dari bisnis dan pendidik di Jepang.***
