Network
PR DEPOK – Pemerintahan Joe Biden memberlakukan larangan perjalanan pada pejabat China yang dituduh menindas Muslim Uighur, serta etnis dan agama minoritas lainnya.
Departemen Luar Negeri AS mengumumkan bahwa mereka melarang para pejabat China itu bepergian ke AS karena keterlibatan mereka dalam apa yang disebut sebagai tindakan represif dan keras terhadap kebebasan berbicara dan beragama.
AS tidak mengidentifikasi pejabat mana yang akan dikenai larangan yang diperluas, atau mengatakan berapa banyak yang akan terpengaruh.
Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sanksi tersebut diterapkan kepada pejabat China yang diyakini bertanggung jawab, seperti dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari Al Jazeera.
Pejabat yang dikenai sanksi juga dicurigai terlibat dalam kebijakan atau tindakan yang bertujuan untuk menindas praktisi agama dan spiritual, anggota kelompok etnis minoritas, pembangkang, pembela hak asasi manusia, jurnalis, penyelenggara buruh, penyelenggara masyarakat sipil, dan pemrotes damai di Tiongkok dan sekitarnya.
Langkah itu menambah pembatasan visa yang awalnya diberlakukan oleh pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump atas perlakuan China terhadap Muslim Uighur di wilayah barat Xinjiang.
Selain itu juga penindasan terhadap aktivis pro-demokrasi di Hong Kong dan pendukung kebebasan di Tibet.
Baca Juga: Fadli Zon: Selain Pawang Hujan, Kita Juga Butuh Pawang Utang
