Network
PR DEPOK – Twitter mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan merekomendasikan akun pemerintah Rusia kepada pengguna.
Kebijakan itu diterapkan Twitter sebagai bagian dari perubahan aturan yang memengaruhi akun yang dijalankan oleh negara-negara yang membatasi akses ke internet terbuka dan terlibat dalam konflik bersenjata antarnegara.
Twitter juga mengatakan sekarang akan meminta penghapusan postingan yang menggambarkan tawanan perang yang diposting oleh akun media pemerintah atau yang berafiliasi dengan negara, seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Reuters.
Pemerintah Ukraina telah memposting konten yang menampilkan tawanan perang di media sosial dalam beberapa pekan terakhir.
Baca Juga: Dipanggil TC Timnas U-23, Andhika Ramadhani Ungkapkan Perasaannya
Rusia telah berjuang melawan perusahaan teknologi besar untuk mengendalikan arus informasi setelah menginvasi Ukraina pada 24 Februari.
Kremlin menyebut tindakannya di Ukraina sebagai "operasi militer khusus". Moskow telah membatasi akses ke Twitter dengan memperlambat layanannya dan telah melarang Facebook dan Instagram.
"Ketika pemerintah memblokir atau membatasi akses ke layanan online di negara mereka, meremehkan suara publik dan kemampuan untuk mengakses informasi secara bebas, tetapi terus menggunakan layanan online untuk komunikasi mereka sendiri, ketidakseimbangan informasi yang parah tercipta," kata Twitter.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Cancer, Leo dan Virgo Besok, Kamis 7 April 2022: Peluang Karier Menarik akan Tiba
Perusahaan mengatakan tindakan barunya untuk tidak memperkuat akun akan berlaku baik Twitter itu sendiri diblokir atau tidak.
Pertama-tama, mereka akan menerapkan kebijakan tersebut ke akun pemerintah Rusia.
Aturan baru itu disebut tidak akan memperkuat atau merekomendasikan pemerintah Rusia atau akun media yang berafiliasi dengan negara, termasuk pada timeline Beranda pengguna, atau fungsi pencarian atau penjelajahan.
Baca Juga: Penuhi 6 Syarat Bansos BSU 2022 Ini untuk Dapatkan Bantuan Rp1 Juta
Seorang juru bicara mengatakan ini akan mempengaruhi lebih dari 300 rekening pemerintah Rusia.
Perusahaan itu juga mengatakan akan meminta akun media yang berafiliasi dengan pemerintah atau negara untuk menghapus semua media yang diterbitkan yang menampilkan tawanan perang.
Dikatakan dalam kasus di mana ada kepentingan publik yang memaksa dalam mengakses konten, seperti untuk tujuan pembuktian, aturan tersebut malah akan menambahkan peringatan ke tweet.
Baca Juga: Cara Cek Daftar Penerima BLT Anak Sekolah 2022 Rp4,4 Juta Melalui HP bagi Siswa SD, SMP dan SMA
Selama konflik, akun media sosial pemerintah Ukraina telah memposting video yang menampilkan tawanan perang Rusia menjawab pertanyaan atau menelepon ke rumah.
Ditanya tentang posting-posting ini dalam panggilan telepon dengan wartawan, kepala integritas situs Twitter Yoel Roth mengatakan tweet semacam itu akan dicakup oleh ruang lingkup aturan baru tetapi kebijakan itu tidak akan diterapkan secara teratur.
"Kami tidak ingin Twitter digunakan oleh aktor negara untuk melanggar hukum humaniter internasional dan, dengan kemampuan terbaik kami, kami ingin membuat pemerintah tidak terlibat dalam perilaku semacam ini," kata Roth.
Twitter juga mengatakan akan membutuhkan penghapusan tweet yang diposting oleh pengguna mana pun dengan konten tawanan perang yang dibagikan dengan niat kasar.***
