Network
PR DEPOK – Sebuah kelompok hak asasi manusia menyebut bahwa Israel memajukan rencana untuk membangun lebih dari 4.000 rumah di permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Rencana pembangunan itu diungkap sehari setelah tentara Israel menghancurkan rumah-rumah di daerah di mana ratusan warga Palestina menghadapi ancaman pengusiran.
Peace Now, sebuah kelompok hak asasi manusia, memberikan angka tersebut setelah pertemuan Dewan Perencanaan Tinggi Israel, yang bersidang untuk meratifikasi pembangunan tersebut.
Dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari Al Jazeera, pada pertemuan itu, 2.791 rumah menerima persetujuan akhir dan 1.636 menerima persetujuan awal.
Baca Juga: Kim Jong-un Tampil Perdana Pakai Masker saat Pimpin Rapat Negara, Efek Darurat Covid-19?
Para kritikus, termasuk tiga kelompok besar hak asasi manusia, mengatakan kebijakan itu sama dengan apartheid, tuduhan yang ditolak Israel.
“Negara Israel kembali tersandung ke jurang dan semakin memperdalam pendudukan,” ujar Hagit Ofran, seorang ahli di Peace Now.
“Ini berita buruk bagi Israel dan bagi siapa saja yang peduli dengan orang-orang di wilayah kami,” katanya.
Tidak ada pernyataan langsung dari pemerintah Israel, Menteri Dalam Negeri Ayelet Shaked menyebutnya hari perayaan untuk penyelesaian Yudea dan Samaria, nama yang digunakan Israel untuk Tepi Barat yang diduduki.
