Network
PR DEPOK – China baru-baru ini meresmikan aturan terbaru yang dikhawatirkan sekelompok analis akan berujung pada konflik seperti Rusia dan Ukraina.
Diperkirakan China dapat bertindak seperti Rusia dengan menguji coba aturan baru yang akan memperluas penggunaan militernya yang sedang berkembang untuk tujuan non-perang ke Taiwan.
Aturan baru yang ditandatangani oleh Presiden Xi Jinping menimbulkan kekhawatiran bahwa China dapat membuka jalan bagi invasi ke Taiwan di bawah istilah operasi militer khusus yang keliru.
Baca Juga: Pejabat AS Benarkan Joe Biden akan Kunjungi Arab Saudi Bertemu MBS, Apa yang akan Dibahas?
Aturan baru itu mulai berlaku pada hari Rabu dapat memberikan China perlindungan yang dibutuhkannya untuk melancarkan serangan ke Taiwan tanpa komplikasi hukum atau kecaman internasional yang datang dengan menyatakan perang.
Kantor berita Xinhua mengatakan aturan itu akan memberikan dasar hukum bagi pasukan China untuk melakukan operasi militer selain perang seperti operasi penjaga perdamaian, bantuan bencana dan upaya kemanusiaan.
Memang aturan tersebut belum diterbitkan secara penuh, tetapi bertujuan untuk menjaga kedaulatan nasional, stabilitas regional dan mengatur organisasi dan pelaksanaan operasi militer non-perang.
Baca Juga: Setelah Legalkan Ganja, Thailand Berencana Izinkan Pernikahan Sesama Jenis
Invasi Rusia ke Ukraina memiliki kesamaan dengan hubungan antara China dan Taiwan.
Sejauh ini Taiwan telah memperingatkan China bahwa ia memiliki kapasitas untuk membalas sebagai pembalasan atas intervensi militer yang bermusuhan di Selat Taiwan.
You Si Kun, presiden Dewan Legislatif, mengatakan bahwa rudal jelajah supersonik Yun Feng yang diproduksi di dalam negeri dapat mencapai China.
Ancaman itu datang sebagai tanggapan atas klaim bahwa Selat Taiwan bukan perairan internasional.
Sementara itu, Analis senior Australian Policy Institute Malcolm Davis memperingatkan ekspansi ke Kepulauan Solomon adalah langkah berikutnya China dalam menegaskan kehadirannya di Pasifik.
Kombinasi dari langkah-langkah tersebut akan bertabrakan dengan AS dan sekutunya di kawasan dan di seluruh dunia.
Ia membandingkan Taiwan dengan Ukraina dalam keinginannya yang menantang untuk mempertahankan kedaulatannya, dan bersikeras bahwa mereka harus bersiap untuk apa yang bisa menjadi invasi yang tak terhindarkan.
Baca Juga: Link Streaming Indonesia Open 2022 Babak 16 Besar: Duel Merah Putih di Ganda Putra
“Arahan militer memiliki implikasi politik terhadap Taiwan"
"Reunifikasi dengan Taiwan adalah salah satu dasar mengapa Xi akan melanjutkan ke masa jabatan ketiga. Arahan tersebut adalah langkah terbaru dalam upaya China untuk menguraikan apa strateginya di Taiwan selama masa jabatan ketiga Xi,” kata Wu Qiang, seorang analis politik di China seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Daily Mail.
Partai Komunis China yang berkuasa tidak pernah memerintah Taiwan, sebuah demokrasi yang memerintah sendiri di bawah bayang-bayang tetangganya yang otokratis.
Meskipun pemerintah Taiwan tidak secara aktif mengantisipasi invasi yang akan datang, China telah menerbangkan pesawat tempur di dekat pulau itu hampir setiap hari selama beberapa bulan terakhir.
Menteri pertahanan China, Wei Fenghe, baru-baru ini mengatakan bahwa Beijing tidak ragu-ragu untuk memulai perang jika Taiwan mendeklarasikan kemerdekaan.
Sebelumnya, Kepulauan Solomon dan China baru-baru ini menandatangani pakta keamanan yang akan melihat pasukan dari negara adidaya komunis dikerahkan di negara Pasifik dalam peran penjaga perdamaian.
Para kritikus mengklaim sebuah pangkalan militer dapat dibangun China secara diam-diam, pertama dengan pasukan, kemudian kapal-kapal kecil, kapal-kapal besar, dan infrastruktur.
Di sisi lain, Keamanan Indo-Pasifik tetap menjadi fokus utama pada dialog dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin yang membahas kebijakan pertahanan Indo-Pasifik AS pada dialog keamanan Shangri La yang diadakan di Singapura selama akhir pekan.***
