Network
Dua hari lalu, dia menulis di Facebook bahwa paspor dan referendum digunakan oleh Moskow sebagai senjata yang lebih berbahaya daripada rudal.
Menurutnya paspor pergantian yang dikatakan ‘senjata’ ini memungkinkan Rusia untuk membuat perisai hidup warga Ukraina di wilayah yang telah dikuasainya.
Baca Juga: Dalami Kasus Brigadir J, Polri Periksa HP dan CCTV hingga Komnas HAM Lakukan Rencana Rahasia
Oleh karena itu, wakil perdana menteri berpendapat bahwa Kyiv harus mengambil sikap yang lebih jelas dan lebih tegas terhadap warga Ukraina.
Khususnya warga yang memperoleh kewarganegaraan dari negara agresor dan memberikan suara dalam referendum.
Seperti diketahui pada 11 Juni 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani dekrit untuk memberikan kebebasan pada warga Ukraina untuk mengajukan kewarganegaraan Rusia di bawah prosedur sederhana.
Termasuk bagi yatim piatu atau anak-anak yang sudah tidak punya wali dan penjaganya.
Dengan melakukan itu, ia memperluas prosedur yang sebelumnya disediakan untuk warga Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk serta penduduk Wilayah Kherson dan Zaporozhye yang berada di bawah kendali pasukan Rusia.
Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan bahwa langkah Moskow tidak lain adalah pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina.***
