Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Usulkan Rusia Dilabeli Teroris, Joe Biden Tolak Keras

- 7 September 2022, 18:00 WIB
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. /Instagram @zelenskiy_official

PR DEPOK – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah meminta kepada Barat untuk melabeli Rusia secara resmi sebagai sebuah negara teroris.

Namun hal ini ditolak oleh presiden Amerika Serikat, Joe Biden, karena merupakan tindakan yang kontraproduktif.

Presiden Prancis Emmanuel Macron sepertinya memberi sinyal yang sama seperti apa yang ditunjukkan oleh Joe Biden.

Baca Juga: Apakah Pendaftaran KIP Kuliah Masih Dibuka? Simak Cara Daftar secara Online Pakai NIK, NISN, dan NPSN

Dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari channelnewsasia-com, pemerintahan Presiden AS Joe Biden pada Selasa, 6 September 2022, mengatakan akan kontraproduktif untuk mencap Rusia sebagai "sponsor negara terorisme".

Hal ini menegaskan bahwa AS menolak seruan dari Ukraina dan anggota parlemen untuk mengambil tindakan yang lebih luas.

Biden, yang ditanya oleh seorang reporter pada hari Senin apakah dia akan memasukkan Rusia ke dalam daftar hitam sebagai negara teroris, mengatakan dengan sederhana, "tidak".

Baca Juga: Update Covid-19 Indonesia 7 September 2022: Kasus Corona Baru Hari Ini Tambah 3.513

"Bukan jalan yang paling efektif atau terkuat ke depan" untuk "meminta pertanggungjawaban Rusia." Kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre, Selasa, saat ditanya perihal keputusan penunjukan terorisme.

Dia mengatakan penunjukan itu malah akan menghambat pengiriman bantuan ke bagian-bagian Ukraina yang dilanda perang.

Secara tidak langsung mencegah kelompok bantuan dan perusahaan yang berpartisipasi dalam kesepakatan yang ditengahi oleh PBB dan Turki dalam mengirimkan gandum yang sangat dibutuhkan dari pelabuhan-pelabuhan yang diblokade Ukraina.

Baca Juga: 2 Cara Mendapatkan BSU 2022 Rp600.000 yang Cair 9 September Ini, Login ke Sini dan Lakukan Langkah Berikut

"Itu juga akan melemahkan (koalisi) multilateral kami yang belum pernah terjadi sebelumnya yang telah sangat efektif untuk meminta pertanggungjawaban Putin dan juga dapat merusak kemampuan kami untuk mendukung Ukraina" dalam negosiasi, ujarnya kepada wartawan.

Sebuah label "negara sponsor terorisme" oleh Amerika Serikat, memiliki konsekuensi luas, dengan banyak bisnis dan bank.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah meminta kepada Barat untuk melabeli Rusia secara resmi sebagai negara teroris.

Hal ini menyusul serangkaian serangan yang menewaskan warga sipil, terutama serangan di sebuah pusat perbelanjaan di Kremenchuk pada Juni yang menewaskan sedikitnya 18 orang.

Baca Juga: 3 Manfaat Kunyit untuk Kesehatan, Salah Satunya Dapat Mencegah Kanker

Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, utusan Ukraina telah menyerukan untuk penunjukan label teroris saat dia menyesalkan pendudukan Rusia atas pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia yang dapat meningkatkan bahaya.

Duta Besar Sergiy Kyslytsya kepada Dewan Keamanan PBB juga mengatakan bahwa hal ini hanya dapat diperbaiki dengan memperkuat sanksi , hanya dengan secara resmi mengakui Rusia sebagai negara teroris di semua tingkatan.

Parlemen Latvia pada Agustus lalu telah menyatakan Rusia sebagai "sponsor negara terorisme", dengan mengatakan Rusia melakukan genosida terhadap Ukraina.

Namun Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni lalu secara eksplisit mengesampingkan label tersebut.

Baca Juga: Link Nonton dan Spoiler If You Wish Upon Me Episode 9: Gyeo Rye Tinggalkan Yeon Joo Demi Jun Kyung?

Anggota parlemen AS lintas partai termasuk Ketua DPR Nancy Pelosi telah mendesak Biden untuk mencap Rusia sebagai negara sponsor terorisme, melihatnya sebagai cara untuk meningkatkan tekanan setelah berbulan-bulan sanksi ekonomi dilakukan terhadap Rusia atas invasinya pada 24 Februari 2022 ke Ukraina.

Amerika Serikat hanya mencap empat negara sebagai negara sponsor terorisme, semua itu adalah musuh bebuyutan AS dengan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada Rusia, yakni Iran, Suriah, Korea Utara, dan Kuba.

Kuba ditambahkan secara kontroversial kembali ke daftar pada hari-hari terakhir pemerintahan mantan presiden Donald Trump, yang mengambil pendekatan garis keras ke negara tersebut.

Pemerintahan Biden saat menjabat membalikkan keputusan Trump untuk mencap pemberontak Houthi Yaman yang didukung Iran sebagai kelompok teroris, juga karena dengan alasan khawatir menghambat bantuan.***

 

Editor: Nur Annisa

Sumber: Channel News Asia


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah