Network
PR DEPOK – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan pemerintahnya berencana untuk mengajukan proposal untuk mengubah sistem peradilan negara itu, meskipun ada kritik keras dari pejabat tinggi hukum.
Netanyahu, yang diadili karena korupsi, telah menjadikan perubahan hukum sebagai inti dari agenda pemerintah barunya.
Keputusan Netanyahu menyebabkan meningkatnya penentangan terhadap perubahan tersebut, menghadirkan tantangan awal bagi pemimpin Israel.
Komentar Netanyahu muncul setelah penentang rencana tersebut mengadakan protes nasional, seperti dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari Al Jazeera.
Baca Juga: Siap-siap! Film Animasi 'Mummies' akan Rilis di Indonesia pada 20 Januari 2023
Para penentang mengatakan itu akan melumpuhkan independensi peradilan, mendorong korupsi, mengembalikan hak-hak minoritas dan menghilangkan kredibilitas pengadilan Israel yang membantu menangkis tuduhan kejahatan perang di luar negeri.
Perubahan yang diusulkan telah memicu protes dari hakim agung Mahkamah Agung, yang dalam kritik publik yang jarang terjadi menyebut perubahan yang diusulkan sebagai serangan tak terkendali terhadap sistem peradilan.
Jaksa Agung negara itu juga menentang rencana tersebut, seperti yang dilakukan banyak pendahulunya.
Meskipun ditentang, Netanyahu mengatakan pada rapat Kabinetnya bahwa para pemilih memberikan suara mereka dalam pemilihan November untuk mendukung janji kampanyenya untuk mengubah sistem peradilan.
