Network
PR DEPOK - Pemimpin kudeta Niger mengusulkan transisi selama tiga tahun ke pemerintahan sipil, setelah bertemu dengan delegasi pemimpin Afrika Barat melalui ECOWAS dan memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap negara itu akan ada konsekuensi bagi mereka yang terlibat.
Jenderal Abdourahmane Tchiani yang berbicara di TV nasional Niger, tidak memberikan perincian tentang rencana peralihan kekuasaan tersebut.
Akan tetapi, pemimpin kudeta Niger itu hanya mengatakan bahwa prinsip-prinsip langkah itu akan diputuskan dalam waktu 30 hari pada dialog yang akan diselenggarakan oleh dewan militer.
“Baik Dewan Nasional untuk Perlindungan Tanah Air maupun rakyat Niger tidak menginginkan perang, dan tetap terbuka untuk dialog,” katanya setelah pertemuan pertamanya dengan delegasi dari Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) di ibu kota Niger, Niamey.
Baca Juga: Jadwal AVC Championship 2023 Ada Indonesia vs Kazakhstan, Klik Link Nonton Streaming Gratis di Sini
“Tapi mari kita perjelas: Jika serangan dilakukan terhadap kita, itu tidak akan seperti sedang jalan-jalan di taman yang tampaknya dipikirkan oleh beberapa orang,” katanya, seperti dikutip dari Al Jazeera.
ECOWAS telah memberlakukan sanksi berat terhadap Niger setelah kudeta 26 Juli dan telah memerintahkan pengerahan apa yang disebut sebagai pasukan siaga untuk memulihkan aturan konstitusional di negara tersebut.
Blok itu mengatakan pada hari Jumat bahwa "Hari-H" yang dirahasiakan telah disetujui untuk kemungkinan intervensi militer dan bahwa 11 dari 15 negara anggotanya telah setuju untuk mengerahkan pasukan dalam operasi tersebut.
Baca Juga: 7 Tempat Makan Soto Paling Enak di Kota Palu! Siap-siap Lidah Kamu Bergoyang!
