Network
PR DEPOK - Pimpinan militer Niger meminta duta besar Prancis untuk meninggalkan negaranya, salah satu dari krisis internasional di negara Afrika Barat tersebut setelah kudeta yang menggulingkan presiden yang terpilih secara demokratis.
Pemerintah militer Niger juga memberi wewenang kepada pasukan dari negara tetangga Mali dan Burkina Faso pada hari Jumat untuk melakukan pembelaan.
Hal itu meningkatkan pertikaian dengan negara-negara Afrika Barat lainnya, yang mengancam akan membebaskan kembali presiden Niger yang terpilih secara demokratis.
Duta Besar Prancis, Sylvain Itte, diminta meninggalkan Niger dalam waktu 48 jam dalam sebuah surat yang menuduhnya mengabaikan undangan pertemuan dengan kementerian luar negeri.
Baca Juga: Rekomen! 10 Bakmi Paling Maknyus di Purwokerto, Catat Lokasinya
Surat tertanggal Jumat itu juga menyebutkan tindakan pemerintah Prancis yang bertentangan dengan kepentingan Niger sebagai salah satu alasan pengusiran Itte.
Kementerian luar negeri Perancis pada hari Jumat mengatakan bahwa para pemberontak Niger tidak mempunyai wewenang untuk meminta duta besarnya di Niamey untuk pergi.
“Persetujuan duta besar hanya datang dari otoritas terpilih yang sah di Niger,” kata seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya, dikutip dari Al Jazeera.
Niger, bekas jajahan Perancis, adalah mitra Perancis sebelum kudeta bulan lalu dalam perang melawan kelompok bersenjata. Gelombang sentimen anti-Prancis yang meningkat terjadi setelah kudeta baru-baru ini di wilayah tersebut dan beberapa penduduk setempat menuduh negara Eropa tersebut mencampuri urusan mereka.
Baca Juga: 8 Pilihan Warung Bakso di Surabaya yang Rasanya Menggiurkan
Presiden Prancis Emmanuel Macron dengan tajam mengkritik para pelaku kudeta di Niger pada hari Kamis dan menuntut pembebasan Presiden terguling Mohamed Bazoum.
Pemimpin militer, Jenderal Abdrahmane Tchiani, menandatangani dua perintah eksekutif yang memberi wewenang kepada pasukan keamanan Burkina Faso dan Mali untuk melakukan intervensi di wilayah Niger jika terjadi agresi.
Hal itu diungkapkan oleh pejabat militer Oumarou Ibrahim Sidi pada Kamis malam setelah menerima delegasi dari kedua negara di ibu kota Niger, Niamey.
Sidi tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dukungan militer dari kedua negara yang rezim militernya mengatakan setiap penggunaan kekuatan oleh blok Afrika Barat ECOWAS terhadap pemerintah militer Niger akan dianggap sebagai tindakan perang terhadap negara mereka sendiri.
Baca Juga: Rating Tinggi! Ini Rekomendasi 11 Ayam Bakar di Bogor yang Ramai Pembeli
Perjanjian tersebut adalah yang terbaru dari beberapa tindakan yang diambil oleh tentara Niger yang memberontak untuk menentang sanksi dan mengkonsolidasikan kepemimpinan militer yang mereka katakan akan memerintah hingga tiga tahun, sehingga semakin memperburuk krisis setelah kudeta bulan lalu.
Niger dipandang sebagai salah satu negara demokratis terakhir di wilayah Sahel di bawah Gurun Sahara yang dapat dijadikan mitra oleh negara-negara Barat untuk melawan meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata.
Presiden komisi ECOWAS, Omar Alieu Touray, mengatakan bahwa ancaman blok tersebut untuk menggunakan kekuatan untuk mengembalikan Bazoum masih ada dalam perundingan, dan menolak rencana transisi tiga tahun.
Sebelas dari 15 negara anggota blok tersebut, tidak termasuk negara-negara yang diperintah oleh militer seperti Mali, Burkina Faso, Guinea dan Niger sendiri, telah menyatakan komitmen untuk mengerahkan pasukan guna memulihkan demokrasi di Niger setelah keputusan untuk melakukan intervensi diambil.
Baca Juga: Cara Cek Saldo PIP Kemdikbud 2023 Online di pip.kemdikbud.go.id
Para pemimpin ECOWAS mengatakan mereka tidak bisa menerima kudeta lagi di wilayah mereka.
“Bahkan sekarang, belum terlambat bagi militer untuk mempertimbangkan kembali tindakannya dan mendengarkan alasan karena para pemimpin regional tidak akan membiarkan kudeta,” kata Touray.
“Masalah sebenarnya adalah tekad masyarakat untuk menghentikan spiral kudeta di wilayah tersebut,” pungkasnya.***
