Network
PR DEPOK – Indonesia telah menolak proposal Amerika Serikat yang meminta pesawat pengawas maritim P-8 Poseidon mendarat dan mengisi bahan bakar di sana.
Pejabat AS diketahui telah membuat sejumlah pendekatan 'tingkat tinggi' kepada menteri pertahanan dan menteri luar negeri Indonesia pada bulan Juli dan Agustus.
Namun, pendekatan yang dilakukan tidak berhasil lantaran Presiden Joko Widodo telah menyatakan menolak permintaan tersebut.
Baca Juga: Diminta Jujur Soal Data, Terawan Agus Putranto Bantah Tudingan Rumah Sakit 'Meng-covidkan' Pasien
Ketika dimintai keterangan terkait penolakan ini, baik perwakilan presiden dan menteri pertahanan Indonesia maupun kantor pers Departemen Luar Negeri AS dan Kedutaan Besar AS di Jakarta tidak berkenan memberikan tanggapan.
Untuk diketahui, persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok untuk mendapatkan pengaruh di Asia Tenggara telah mengejutkan pemerintah Indonesia yang memiliki kebijakan luar negeri netralitas yang telah lama diterapkan.
Hingga saat ini, Indonesia diketahui tidak pernah mengizinkan militer asing beroperasi di tanah air.
Baca Juga: Ditemukan 2 Spesies Kepiting Baru di Area Kerja Freeport, Ini Kata Pakar Osenaografi LIPI
Sementara itu, P-8 Poseidon merupakan pesawat yang memainkan peran sentral dalam mengawasi aktivitas militer Tiongkok di Laut China Selatan yang sebagian besar diklaim oleh Beijing sebagai wilayah kedaulatannya.
Di sisi lain, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei juga memiliki klaim tandingan atas perairan yang kaya akan sumber daya tersebut melalui perdagangan senilai 3 triliun dollar AS setiap tahunnya.
Sementara Indonesia, meski tak memiliki klaim resmi terkait perairan tersebut, namun juga mempertimbangkan sebagian wilayah Laut China Selatan sebagai miliknya.
Baca Juga: Hilangkan Rasa Ketakutan Masyarakat, Surabaya Gelar Swab PCR dan Rapid Test di Mall
Indonesia telah beberapa kali mengusir kapal penjaga pantai dan kapal nelayan Tiongkok dari daerah yang diklaim Beijing memiliki klaim bersejarah.
Kendati memiliki hubungan ekonomi dan investasi yang berkembang dengan Tiongkok, Indonesia tak ingin memihak dalam konflik antara Tiongkok dan AS.
Indonesia khawatir akan meningkatnya ketegangan antara kedua negara adidaya tersebut.
Baca Juga: Baleg DPR Pastikan UU Cipta Kerja Larang Perusahaan Kurangi Upah Minimum Buruh
"Kami tidak ingin terjebak oleh persaingan ini. Indonesia ingin menunjukkan bahwa kami siap menjadi partner Anda," kata Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi pada awal September lalu seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Reuters.
Sementara itu, mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal menilai bahwa kebijakan anti-Tiongkok dari AS telah membuat Indonesia ketakutan.
"Hal itu terlihat tidak pada tempatnya, kami tidak ingin tertipu dengan ikut mengkampanyekan anti-China," ujarnya.
Baca Juga: Soal Dampak Megatsunami Alaska Bagi Indonesia, BMKG: Sepertinya Tidak Akan Sampai, Terhalang Daratan
"Tentu saja kami mempertahankan kemerdekaan kami, tetapi tidak ada keterlibatan ekonomi yang lebih dalam, dan China sekarang menjadi negara paling berpengaruh di dunia bagi Indonesia," ucap Dino Patti Djalal.
Di sisi lain, menanggapi permintaan pendaratan untuk pesawat mata-mata, Greg Poling, seorang analis Asia Tenggara dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional menilai hal tersebut sebagai keputusan yang ceroboh.
"Itu adalah indikasi betapa sedikit orang di pemerintah AS yang memahami Indonesia," imbuhnya.
Baca Juga: Meski Tingkat Kematian Masih Lampaui Angka Global, Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Turun 6,7 Persen
"Ada batasan yang jelas tentang apa yang dapat Anda lakukan, dan jika menyangkut Indonesia, batasan tersebut adalah menaruh sepatu but di tanah (militer asing datang ke Indonesia red.)" tutur Greg Poling.***
