PR DEPOK – Politisi Partai Demokrat, Asep Wahyuwijaya berkomentar terkait informasi yang beredar bahwa Gubernur Jawa Barat, Ridwan kamil menjadi salah satu tokoh yang dijagokan sebagai kandidat Ketum Partai Demokrat.
Diketahui sebelumnya, orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat itu disebut-sebut menjadi salah satu kandidat Ketum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB).
KLB itu sendiri diisukan bakal digelar para pendiri Partai Demokrat untuk menggantikan Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Terkait informasi itu, Asep mengatakan Ridwan Kamil tidak mungkin mau masuk dalam pusaran polemik di dalam Partai Demokrat yang saat ini diketahui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Komentara tersebut disampaikan pria yang merupakan Anggota DPRD Jawa Barat ini kepada wartawan di Bandung pada Rabu, 3 Maret 2021.
“Kalau menurut saya secara pribadi, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak mungkin Kang RK (Ridwan Kamil) mau masuk ke dalam pusaran tetabuhan para politisi liar itu. Mengapa mereka jadi semakin kerasukan saja ya,” ucap Asep Wahyuwijaya dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Pria yang juga merupakan Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar itu mendapatkan informasi bahwa Ridwan Kamil menolak sejumlah tawaran untuk memimpin partai di Jabar.
Sehingga, Asep Wahyuwijaya meyakini bahwa pria yang kerap disapa Kang Emil itu tidak mungkin mengambil posisi pimpinan di Partai Demokrat.
“Saya mendengar info bahwa Kang Emil ditawari jadi pimpinan partai di Jabar saja enggak mau, apalagi di fait accompli. Jadi, Insya Allah, saya yakin Kang Emil tidak akan terjebak oleh gumaman halusinasi gerombolan liar itu,” ujar dia.
Lebih lanjut, Asep Wahyuwijaya berpendapat bahwa klaim pendiri Partai Demokrat yang mengaku mengantongi 80 persen dukungan DPC hingga 80 sebagai hal yang mengada-ada.
Baca Juga: Perhatikan! Hanya 7 Kriteria ini yang Dapat Mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 13 Maret 2021
“Wah, DPC dan DPD yang mana? Setahu saya semua Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia sudah berikrar dan solid bersama Ketum AHY dan jajarannya. Jangan-jangan, malah yang disampaikan adalah DPD yang abal-abal,” ujarnya.
Menurutnya, dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan bahwa penyelenggaraan KLB wajib memenuhi syarat adanya permohonan dari DPC dan DPD dalam jumlah tertentu serta mengharuskan adanya persetujuan Majelis Tinggi Partai (MTP).
“Jadi pertanyaan saya, DPC dan DPD yang mana, lalu di mana juga posisi persetujuan MTP-nya. Ini bukan masalah dinasti atau bukan, ini masalah ketentuan internal partai yang sudah disahkan oleh negara melalui Kemenkumham,” kata dia tegas.
Oleh sebab itu, Asep Wahyuwijaya menegaskan bahwa mereka yang ngotot menggelar KLB bisa dipastikan merupakan gerombolan liar.
Karena menurut Asep Wahyuwijaya, apa yang dilakukan di luar aturan yang sudah disahkan oleh negara.
“Mengapa jadi gerombolan liar? Karena ada problem mendasar lainnya yang menyangkut legitimasi penyelenggaranya. Bagaimana mungkin ada orang yang sudah dipecat sebagai kader dari partai yang sah dan diakui negara, tapi malah merasa berhak menyelenggarakan KLB?” ucapnya mengakhiri.***