PR DEPOK - Ketua Fraksi Demokrat Jawa Barat Asep Wahyuwijaya menyebut rencana KPUD mengajukan anggaran sebesar Rp2,47 triliun untuk keperluan Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jawa Barat 2024 berlebihan.
Asep juga menyebut, rencana anggaran yang diajukan KPUD Provinsi Jawa barat itu tidak masuk akal.
Sebab, dari hasil studi banding Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Jawa barat ke Provinsi Jawa Tengah, daerah tersebut hanya menyiapkan anggaran sebesar Rp900 miliar yang sudah ditetapkan melalui peraturan daerah (perda).
Baca Juga: Inggris Tetapkan Vape sebagai Produk Medis, Dianggap Salah Satu Alasan Orang Berhenti Merokok
“Masa ajuan KPUD Jawa Barat hampir tiga kali lipatnya. Perbedaan jumlah DPT (daftar pemilih tetap) antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah itu kan hanya 5 juta, masa anggarannya sampai jomplang banget,” kata Asep Wahyuwijaya kepada Pikiran Rakyat Depok, Kamis 4 November 2021.
Menurut Asep, Jawa Tengah sudah menyiapkan anggaran untuk Pilgub 2024 yang dialokasikan dari dana cadangan daerah.
Asep juga menyebut, anggapan bahwa penyelenggaraan Pilgub 2024 akan mandiri adalah keliru.
Sebab, menurutnya, agenda pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang rencananya akan dilaksanakan akhir tahun 2024 itu sudah menjadi agenda politik nasional.
“Karena adanya agenda keserentakan dalam pilkada yang telah menjadi common sense ini, maka mestinya anggaran penyelenggaraannya pun bisa diefisiensikan dengan cara berbagi item, anggaran antara KPUD Provinsi dengan KPUD kabupaten atau kota,” terangnya.
Anggota legislatif dari Kabupaten Bogor ini lantas membandingkan dengan pelaksanaan pilkada serentak 2018.
Baca Juga: Polisi Ungkap Dugaan Penyebab Kecelakaan yang Tewaskan Vanessa Angel dan Suami, Begini Penjelasannya
Saat itu, pilkada yang digelar di 16 kota/kabupaten dan pilgub, total anggaran yang dihabiskan hanya Rp1,8 triliun.
“Anggaran ini diberikan Pemprov Jawa Barat ke KPUD Jabar sebesar Rp1,1 triliun dan hanya hanya terpakai Rp900 miliaran,” ucap Asep.
Senada, Ketua Bapemperda DPRD Jawa Barat Achdar Sudrajat meminta agar anggaran yang diusulkan untuk Pilgub Jabar 2024 dikaji ulang.
“Kita di dewan melihat angka ini masih bisa dikaji ulang,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum KPUD Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok membenarkan pihaknya mengusulkan anggaran Pilgub 2024 Jawa Barat sebesar Rp2,4 triliun kepada Pemprov Jawa Barat.
Namun, Menurut Rifqi, angka tersebut masih sebatas penyusunan kebutuhan anggaran pelaksanaan pilgub dan pilkada di Jawa Barat.
“Itu kan baru menyusun kebutuhan kita, nantinya anggaran ini bisa dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan yang dipandang bisa diefisiensikan,” kata Rifqi kepada Pikiran Rakyat Depok di sela-sela launching Program Desa Peduli di Kantor KPUD Kabupaten Bogor, Kamis 4 November 2021.
Menurut Rifqi, kebutuhan anggaran Rp2,4 triliun itu sebagian besar untuk pembayaran honor badan Adhoc yang terdiri atas PPK, PPS dan KPPS yang penggunaannya untuk pilgub dan pilkada di 27 kota/kabupaten di Jawa Barat.
Namun, pengajuan anggaran ini baru sebatas untuk Pilgub 2024 Jawa Barat, belum dilakukan sharing dengan kota dan kabupaten yang akan melaksanakan pilkada.
“Karena kemungkinan kita satukan dengan pemilihan bupati, wali kota yang ada di 27 daerah, kemungkinan ada sharing anggaran, berapa biaya yang dibiayai APBD provinsi, berapa dari kota dan kabupaten. Jadi ini sifatnya baru pengajuan,” terang Rifqi.
Dari pengajuan itu, menurut Rifqi 60 persen dialokasikan untuk honor badan adhoc yang mengalami kenaikan hingga Rp1,6 triliun.
“Pembayaran honor ini kan sudah diatur oleh aturan Kementerian Keuangan,tapi ini bisa disesuaikan dan dilakukan pencermatan,” imbuh Rifqi.***