PIKIRAN RAKYAT - United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB di Indonesia memuji langkah Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat dalam menangani virus corona atau Covid-19.
Country Director of UNDP in Indonesia, Christopher Bahuet mengatakan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang paling terdampak oleh Covid-19.
Namun demikian, dia melihat banyak respons baik yang dilakukan Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil.
"Kami sudah melihat bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merespons dan bertindak (dalam pandemi) dan kami menemukan banyak aksi (kebijakan) menarik," kata Chris sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari situs Humas Jabar.
Baca Juga: Simak 3 Rekomendasi Komik Online, Teman Ngabuburit saat Ramadhan
UNDP Indonesia bahkan mendokumentasikan upaya Pemerintah Provinsi Jabar dalam menangani virus corona untuk selanjutnya dijadikan masukan bagi provinsi lain di Indonesia maupun negara lain di Asia.
Berikut ini lima kebijakan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil dalam menangani pandemi virus corona di Jawa Barat.
Pertama, menerapkan sistem pemerintahan yang proaktif. Dalam hal ini, Jawa Barat proaktif menjadi provinsi pertama yang memulai uji PCR (Polymerase Chain Reaction) saat semua uji PCR hanya dipusatkan di Jakarta.
"Jadi kami membeli tes kit dari Korea Selatan. Dua minggu setelah kami melakukan itu, pemerintah pusat mengubah aturan menjadi desentralisasi PCR (di daerah)," ucap Kang Emil.
Baca Juga: Simak 3 Rekomendasi Komik Online, Teman Ngabuburit saat Ramadhan
Kedua, transparansi. Sejak awal, Pemerintah Jawa Barat sadar bahwa data terkait perkembangan pasien Covid-19 tidak boleh ditutupi, sehingga Jawa Barat membuat PIKOBAR.
"Oleh karena itu, kami buat aplikasi PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat), di mana setiap hari ada update tentang terduga, pasien, hingga alamatnya di level kelurahan," katanya.
Ketiga, mengambil pendekatan ilmiah berdasarkan data dan ilmu pengetahuan.
"Kami membuat keputusan berdasarkan masukan para ahli, contohnya berapa banyak warga yang harus kami tes. Kami memutuskan, Jabar harus melakukan tes terhadap 0,6 persen warganya untuk mengetahui peta persebaran Covid-19," ucap Kang Emil.
Baca Juga: Pelabuhan Merak Hentikan Layanan, Hanya Kendaraan Tertentu yang Bisa Menyeberang
Keempat, mendorong pemerintahan yang inovatif. Kang Emil berujar, pihaknya menggerakkan seluruh industri untuk mengubah fokus demi melawan pandemi Covid-19.
"Baru-baru ini, PT Biofarma bisa memproduksi reagen PCR. Kami juga menggerakkan PT Dirgantara Indonesia, perusahaan pesawat, untuk membuat ventilator bagi pasien yang masih bisa bernapas sendiri, sementara PT Pindad yang biasanya membuat alat militer, juga memproduksi ventilator untuk pasien yang tidak bisa bernapas sendiri," kata Kang Emil.
"Kami juga satu-satunya provinsi yang memiliki fasilitas waste management untuk Covid-19. Jadi seluruh Jawa, Banten, dan Jakarta menggunakan fasilitas kami," ujarnya merujuk PT Jasa Medivest, anak perusahaan BUMD Jabar Jasa Sarana yang fokus dalam pengelolaan limbah medis.
Baca Juga: Penampakan Domba Berbulu Super Lebat Setelah 7 Tahun Hilang Bikin Warga Terkejut
Kelima, kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penanggulangan pandemi ini, salah satunya yakni hampir 50 persen alat Rapid Diagnostic Test (RDT) untuk tes masif yang dimiliki Jabar adalah donasi dari Yayasan Buddha Tzu Chi.
"Dengan berkolaborasi, kami juga menggerakkan Karang Taruna untuk membantu warga yang terinfeksi. Ibu-ibu PKK juga fokus membuat dapur umum karena kami ingin memastikan tidak ada yang kelaparan. Jadi kolaborasi juga menjadi kunci dalam penanganan (Covid-19)," ujarnya.
Sementara, untuk melawan Covid-19, Kang Emil menjelaskan bahwa Provinsi Jabar memiliki tiga tahapan.
Pertama, pencegahan. Kang Emil mengaku bahwa pihaknya tidak memiliki banyak anggaran dan teknologi, dibanding Korea Selatan dengan penduduk yang sama, kurang lebih 50 juta jiwa. Jadi kreativitas dan inovasi menjadi kunci bagi mereka.
Baca Juga: Viral Panti Asuhan di Depok Disebut Jual Bayi Rp 5 juta, Ketua Yayasan Beri Penjelasan
"Ada juga social distancing dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Saat ini, PSBB ada di Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi) dan Bandung Raya, dengan 10 kota/kabupaten terlibat.
"Dari data, kami menemukan bahwa pandemi ini mayoritas terjadi di area metropolitan, bukan di daerah kecil. Jadi semakin padat penduduknya, semakin tinggi (kasus) COVID-19," kata Kang Emil.
Kedua, tracking, tracing, dan testing. Merujuk pola yang dilakukan pemerintah Korea Selatan dengan jumlah penduduk yang sama dengan Jawa Barat, yakni sekira 50 juta jiwa.
"Dibanding provinsi lain, kami paling banyak melakukan tes. Saat ini hampir 110 ribu (tes), mayoritas RDT, dengan beberapa di antaranya dengan PCR. Jadi semakin banyak tes, semakin banyak kami mendapat peta persebaran.
"Dari tes masif ini, kami pun menemukan lima klaster. Dua klaster dari Bogor, satu dari Karawang, satu dari Bandung, dan satu dari Sukabumi," tuturnya.
Baca Juga: Upadate Corona Depok Rabu 29 April 2020: Jumlah Pasien Positif Bertambah 8 Orang
Ketiga, treatment. Ridwan Kamil mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jabar sudah memiliki skenario mulai dari bagaimana jika pasien positif Covid-19 mencapai 100 orang, atau 1.000 orang, bahkan skenario hingga 10 ribu orang. Saat ini masih dalam kontrol," ujarnya.
Terkait aplikasi PIKOBAR, yang disambut positif oleh UNDP Indonesia, Kang Emil menjelaskan bahwa aplikasi tersebut digunakan sebagai wadah bagi masyarakat dalam mengetahui perkembangan Covid-19.
Aplikasi itu dapat melakukan donasi, mendaftar menjadi relawan, hingga aduan bagi warga yang merasa berhak namun belum mendapatkan bantuan sosial.
"Pekerjaan kalian (Jabar), misalnya aplikasi PIKOBAR ini, sangat futuristik, menunjukkan bagaimana pemerintah daerah bekerja di masa depan. Setelah COVID-19 berakhir, ini akan menjadi cara pemerintah daerah bekerja secara digital. Dan cara bekerja kalian akan menjadi pemimpin dalam inovasi," kata Chris.***