Network
/photo/2020/02/13/1103357377.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai, pemerintah pusat tidak adil dalam menggelontorkan dana pembangunan ke setiap daerah.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat juga kurang aktif dalam membantu.
"Jabar mengalami ketidakadilan dalam hal sosial-politik dan fiskal dari pusat yang seharusnya juga jadi perhatian DPR dari dapil Jabar untuk memperjuangkannya," kata Ridwan Kamil.
Hal itu, dia ungkap saat memberi pemaparan dalam Forum Silaturahmi Masyarakat Jabar Tahun 2020 dengan tema Rempug Jukung Sauyunan Pikeun Ngawujudkeun Jabar Juara Lahir Batin.
Baca Juga: Virus Corona, Alasan Dibalik Penamaan COVID-19 Terhadap Virus Mematikan Ini
Acara itu diselenggarakan Pikiran Rakyat bersama Pemerintah Provinsi Jabar, Rabu 12 Februari 2020 di Hotel Grand Sahid Jaya.
Dia mengatakan, ada ketimpangan antara Jawa Barat dan Jawa Timur serta Jawa Tengah dalam beroleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meski Jawa Barat punya penduduk lebih banyak daripada kedua provinsi lainnyaitu, dana APBN yang didapat jauh lebih sedikit, bahkan bedanya hingga puluhan triliunan rupiah.
"Pada 2019, Jabar hanya mendapat dana transfer dari pusat sekira Rp 64,4 triliun sementara Jawa Tengah dan Jawa Timur masing masing Rp 60 triliun dan Rp 74 trilun. Bayangkan saja kejomplangan anggaran itu kalau dikali selama 5 tahun. Ini data yang menyedihkan," kata Ridwan Kamil.
Mendesak pemekaran
Kecilnya anggaran yang diperoleh, kata dia, adalah buntut belum banyaknya pemekaran daerah di Jawa Barat. Lagi-lagi, dia membandingkan dengan kondisi Jawa Timur dan Jawa Tengah.
"Jabar yang total penduduknya 50 juta orang, tapi hanya diurus 27 kepala daerah. Bandingkan dengan Jatim yang punya 38 juta penduduk yang diatur oleh 38 kepala daerah dan Jateng yang total penduduknya 34 juta orang punya 33 kepala daerah," ucapnya.
Dia menilai, idealnya dana untuk membangun Jabar yang “juara lahir dan batin” butuh anggaran hingga Rp 800 triliun.
Sementara APBD yang ada hanya Rp 46 triliun. "Artinya, butuh 20 tahun lagi untuk ideal bila mengandalkan kondisi keuangan Jabar hari ini," ujarnya.
Dalam acara yang turut dihadiri banyak anggota DPR dari dapil Jawa Barat dan beberapa kementerian itu, dia menyindir mereka secara halus terikait keberpihakan politik anggaran.
"Jabar ini kan 20 persennya Indonesia. Kalau saat momen pemilihan presiden (Pilpres), dan pemilihan legislatif (Pileg), pasti suara rakyat Jabar selalu diperebutkan. Hanya, atensi yang diberikan ke kami tidak sebanding," tuturnya sembari menengok anggota dewan dan perwakilan eksekutif.
Untuk itu, dia menekankan bagi semua anggota legislatif dari dapil Jawa Barat agar memberi atensi lebih terhadap pembangunan rakyat yang memilihnya dan Jawa Barat secara keseluruhan.
Wakil rakyat yang hadir, dua di antaranya yaitu Dede Yusuf dari dapil Jawa Barat II, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (partai Demokrat) serta Nurul Arifin asal partai Golkar dari dapil Jawa Barat I, Kota Bandung dan Cimahi.***
