PR DEPOK - Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dadeng Wahyudi, meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa mengoptimalkan program relaksasi pajak yang digulirkan Bupati Bogor, Ade Yasin.
Hal ini, menurut Dadeng Wahyudi, diperlukan agar program percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Bogor, bisa berjalan optimal dan membantu masyarakat serta dunia usaha.
Menurut Dadeng Wahyudi, program relaksasi pajak ini diperlukan, khususnya bagi pelaku usaha atau UMKM di Bogor saat masa pandemi Covid-19.
Baca Juga: Tegas, Joe Biden Klaim Negara yang Setuju Invasi Rusia ke Ukraina Pengkhianat
“Pandemi ini dampaknya luar biasa. Saya sering berkomunikasi dengan para pelaku UMKM. Kondisi usaha mereka saat ini masih berat, sehingga perlu dibantu agar mampu bangkit,” kata Dadeng Wahyudi kepada PikiranRakyat-Depok.com pada Jumat, 25 Februari 2022.
Untuk itu, politisi PKS ini mendorong SKPD agar bisa melakukan efisiensi dan refocusing anggaran, sehingga program yang digelontorkan bupati bisa dirasakan masyarakat yang terkena dampak pendemi.
“Sebagai pengguna anggaran, SKPD harus benar-benar profesional dan mengutamakan belanja langsung untuk meringankan beban masyarakat. Prioritas alokasi APBD pemanfaatannya langsung untuk masyarakat bawah,” ujar Dadeng Wahyudi.
Meksi begitu, anggota legislatif dari dapil V Kabupaten Bogor ini mendesak pemerintah kabupaten lebih kreatif dalam memaksimalkan pendapatan daerah.