Network
PR DEPOK – Kemacetan di jalur Puncak Bogor menjadi sorotan Anggota DPR RI Mulyadi.
Mulyadi menyebut, kemacetan di jalur Puncak Bogor, yang sudah terjadi puluhan tahun itu seolah membuat gagap pemerintah, yang dinilainya tidak bisa mengatasi masalah tersebut.
Padahal, menurut Mulyadi, kawasan Puncak Bogor, berada tidak jauh dari Istana Bogor dan Istana Presiden di Cipanas, Kabupaten Cianjur.
Baca Juga: Tak Hanya Hancurkan Kyiv, Rusia Lakukan Pengeboman Dahsyat di Kharkiv
Namun, hingga saat ini pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerinta di seluruh wilayan di Indonesia belum dirasakan warga Kabupaten Bogor, khususnya Puncak.
“Kemacetan puncak bukan saja jadi penderitaan buat wisatawan, tapi juga puluhan tahun warga di Kecamatan Ciawi, Megamendung dan Cisarua (Kabupaten Bogor) hidup di alam dingin tapi mengundang horor berkepanjangan,” kata Mulyadi kepada PikiranRakyat-Depok.com, Kamis 3 Maret 2022.
Menurut anggota Komisi V DPR RI ini, warga yang tinggal di tiga kecamatan itu tersiksa ketika jalur Puncak Bogor, terjadi kemacetan.
Mereka, menurut Mulyadi, kesulitan menjalankan aktivitas, seperti bekerja sekolah dan lainnya.
“Belum lagi yang sakit, melahirkan. Bahkan ada yang sampai melahirkan di mobil karena terjebak macet,” kata Mulyadi.
Di sisi lain, kata dia, usulan dan solusi untuk mengatasi kemacetan di jalur Puncak Bogor, yang sering disampaikannya di rapat kerja Komisi V DPR RI, tidak pernah di respons dengan baik.
Menurut Mulyadi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) selalu memberikan jawaban sebatas retorika dan seremonial seperti pemadam kebakaran.
“Saya di dapil (daerah pemilihan) seperti badut, di akses warga puncak tapi hanya seperti jadi penghibur sesaat. Setelah itu tidak juga ada solusi,” terus anggota DPR dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor ini.
Dikatakan Mulyadi, setiap rapat kerja Komisi V dengan KemenPUPR, ia selalu mengutarakan usulan dan tiga solusi cara mengatasi kemacetan di jalur Puncak Bogor.
Pertama solusi jangka panjang dengan mengusulkan kelanjutan Puncak II yang saat ini terhenti sebagai jalur lintasan, atau Puncak existing jalur wisata.
Usulan kedua yang disampaikan Mulyadi, adalah jangka menengah. Dalam usulan ini, pemerintah bisa memanfaatkan APBN untuk merevitalisasi jalur selatan dan utara di Puncak existing.
“Usulan ketiga jangka pendek, dengan membuat buat bundaran atau flyover maupun underpass di simpul kemacetan sepanjang jalur puncak existing, termasuk merelokasi bangunan-bangunan yang ada di simpul kemacetan,” kata Mulyadi.
Usulan jangka pendek ini termasuk membuat jalur baru yang nantinya bisa memangkas jalur masuk ke arah tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi).
“Kalau ini tidak juga di realisasikan, seperti yang pernah saya sampaikan di rapat Komisi V dengan pak menteri dan pak wamen PUPR, ‘saya akan audiensi dengan Tuhan saja’,” imbuh Mulyadi.
Seperti diberitakan, kemacetan parah terjadi di jalur Puncak Bogor pada Minggu, 27 Februari 2022.
Kemacetan terjadi di beberapa titik, dan menyebabkan antrean panjang kendaraan hingga beberpa kilometer.
Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana mengatakan, kemacetan parah yang terjadi di Puncak Bogor, akhir pekan lalu disebebkan adanya tiga kendaraan yang mogok di tengah jalan.***
