Network
“Kenapa berbeda? Karena data siswa MAN dan MAS baru masuk pada tahun 2022 sehingga penghitungan dan pengalokasian satuan anggarannya tidak sama,” ujar Asep.
Sehingga, Ketua Fraksi Demokrat Jabar ini, mengatakan satuan biaya BPMU untuk madrasah aliyah negeri dan swasta disesuaikan dengan anggaran yang tersedia selama satu tahun.
Artinya, lanjut Asep, realisasi anggaran untuk biaya satuan BPMU yang diterima madrasah aliyah tidak akan penuh.
Asep lantas mencontohkan data siswa madrasah aliyah negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Bogor. Berdasarkan data Kanwil Kemenang Jabar, jumlah penerima BPMU tercatat 25.066 siswa.
Jumlah ini berbeda saat dilakukan pembahasan anggaran BPMU dimana data calon penerima hanya sebanyak 12.255 siswa.
“Sehingga pada saat realisasi bantuan BPMU besaran bantuan yang diterima pihak sekolah pun hanya Rp342.236 per siswa, jadi berkurang lebih dari separuhnya karena jumlah pembaginya yang bertambah,” papar anggota legislatif dari dapil Kabupaten Bogor ini.
Hal ini juga terjadi di Kota Bekasi. Menurutnya, BPMU yang diterima siswa madrasah aliyah sebesar Rp256.747 per orang. Begitupun di Kabupaten Sumedang yang besarannya hanya Rp378.101 per orang.
Untuk mengatasi hal itu, Komisi V DPRD Jabar akan memanggil sejumlah pihak yag terkait soal BPMU ini.
