Network
Kunjungan Menaker Ida disambut Kadisnakertrans Sumbar, Kepala BLK Padang, Kepala BP2MI Padang, perwakilan DPRD Sumbar, Kepala LPP Lapas II B Padang, kepala BNPP Sumbar, dan yang lain.
Menaker Ida mengatakan, pada dasarnya persoalan ketenagakerjaan adalah urusan wajib pemerintah daerah.
Baca Juga: Mbak You Ralat Ramalan Ganti Presiden Jadi 2024, Deddy Corbuzier: Itu Pemilu Namanya! Mending Minta
Namun, Kemnaker tidak hanya meletakkan persoalan ketenagakerjaan kepada pemerintah daerah, tetapi juga mengambil tanggungjawab secara bersama-sama.
Hal itu juga sebagai wujud sinergi antara pemerintah puaat dan daerah.
Menurutnya, sinergi tersebut dapat dilakukan dengan para stakeholder dengan membentuk Skill Development Center (SDC).
Baca Juga: NIK KTP untuk Cek Penerima BPUM BLT UMKM Rp2,4 Juta di Link eform.bri.co.id
Melalui SDC, komunikasi dan koordinasi lintas sektoral para stakeholder dapat tersinergikan, tersingkronkan, dan terkoordinasikan, serta dapat merealisasikan antara supply and demand ketenagakerjaan yang berada di daerahnya, baik melalui Analisis Potensi Daerah maupun Analisis Ratio Potensi
Menurut Ida, pentingnya keberadaan SDC, membuatnya berharap agar semua kabupaten/kota yang ada di Sumbar dapat dibentuk SDC.
"Mohon terus dilakukan, Pak, agar SDC itu ada di semua kabupaten/kota. SDC itu untuk mengenali seluruh kebutuhan masyarakat kaitannya dengan ketenagakerjaan," katanya.***
