Network
Menurut Ferry, mestinya sebuah analisis itu mencerdaskan publik dan berbasis data. Ia juga menegaskan, jangan memberikan analisis yang bisa memecah belah.
"Mestinya analisa itu yg mencerdaskan publik. Berbasis data. Apalagi lembaga2 survei kita banyak yg kredibel. Pakai datanya. Jangan analisa yg ujungnya hanya menambah ruang publik dgn isu2 yg memecah belah, dan menyiram publik selalu dgn api kebencian," ujar Ferry Koto.
Ferry pun menyebut tak ada alasan Presiden Jokowi akan pindah partai, apalagi tak dianggap oleh PDIP, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Menurutnya setelah Megawati, tak ada tokoh yang dapat diterima, sekaligus menyatukan PDIP seperti Jokowi.
Ia pun berjanji, jika hal yang dia ucapkan ini meleset, Ferry Koto akan menutup akunnya.
Baca Juga: Alasan Persipura Lakukan Latihan Tertutup untuk Kompetisi di Dalam dan Luar Negeri
"Tak ada alasan Jokowi akan pindah partai, apalagi tak dianggap PDIP, seperti analisa pakar hukum itu. Yg ada malah PDIP akan berikan tempat istimewa. Karena setelah Ibu Mega, tak ada tokoh yg dpt diterima, sekaligus menyatukan PDIP seperti Jokowi. Sy tutup akun kalau meleset," kata Ferry Koto menambahkan.
Sebelumnya, diketahui Refly Harun telah menganalisis, bahwa jabatan Dewan Pembina Partai Demokrat di peruntukkan untuk Presiden Jokowi.
Baru kali ini sy dengar analisa politik paling konyol, bahkan tak menghitung relasi popularitas-elektabilitas-persepsi publik dlm rangka raih dukungan publik.
Basisnya hanya ingin membenarkan suudzonnya, bahwa Jokowi & keluarga ingin tetap berkuasa, setelah tak menjabat.— Ferry Koto (@ferrykoto) March 20, 2021
Refly sebelumnya juga menyebut, jika Presiden Jokowi tidak menjabat tiga periode, kelak Jokowi harus punya rumah baru.
"Maka di spektrum yang kira-kira hampir tidak bertuan ini, ada demokrat. Kalo misalnya keluarga cikeas hilang betul, bukan tidak mungkin saya mengatakan, sbenarnya jabatan dewan pembina itu diperuntukkan untuk pak jokowi," kata Refly Harun.***
