Network
PR DEPOK - Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo menilai pemerintah perlu melakukan langkah antisipasi ketat terkait adanya peningkatan kasus Omicron di Indonesia.
Hal itu disampaikan setelah sebelumnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan kasus varian Omicorn yang terus mengalami penambahan.
Rahmad Handoyo mengimbau agar seluruh pihak, termasuk pemerintah dapat mewaspadai terjadinya lonjakan kasus Omicron.
Baca Juga: 15 Ucapan Selamat Tahun Baru 2022 untuk Dikirimkan kepada Keluarga, Sahabat, dan di Media Sosial
Ia pun meminta agar kasus Omicorn yang terus mengalami penambahan jangan sampai dianggap sepele oleh masyarakat.
Sebab, kata dia, Omicron memiliki tingkat penularan yang sangat cepat bahkan lebih cepat dari varian lainnya.
"Berkaca pada data yang ada di Indonesia yang belum sampai dua minggu dari tiga kasus menjadi 46 kasus, (lebih dari) 10 kali lipat kan," katanya.
Baca Juga: Sinopsis Film Rush: Aksi Pembalap F1 Niki Lauda dan James Hunt Bersaing di Tahun 1976
"Saya kira meskipun ukurannya masih kecil dari tiga menjadi 46 tapi ingat proses pengalihan persentasenya yang harus diperhatikan," kata Rahmad Hartono sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari PMJ News.
Dia kemudian meminta percepatan penyebaran kasus tersebut harus segera diperhatikan bersama.
"Kalau berkaca dari global, dalam seminggu dua minggu lagi proses pengalihannya berapa kali lipat, percepatannya harus menjadi perhatian bersama," ucapnya.
Baca Juga: Pengadilan Agama Jakarta Barat Tolak Permohonan Doddy Sudrajat, Begini Respons Haji Faisal
Rahmad lantas meminta pemerintah untuk dapat segera melakukan langkah antisipasi terkait penyebaran kasus Omicorn di Indonesia.
Menurutnya, upaya itu perlu dilakukan agar penanganan tidak terlambat dan mengakibatkan penularan kasus yang sulit dikendalikan.
"Kita harus pasang kuda-kuda. Saat Nataru (Natal dan Tahun Baru) ini kita harus benar-benar menyiapkan antisipasinya. Pemerintah harus bersikap dinamis, kalau memang itu dari sisi statistik pengetatan itu saya kira harus lebih dipercepat," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut.***
