Network
/photo/2020/02/04/794406737.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Sarana dan prasarana pendidikan di Depok belum merata. Hal itu disuarakan oleh sekitar 117 orang yang terdiri dari warga Kecamatan Beji dan relawan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR)--yang berunjuk rasa di depan Balai Kota Depok pada Senin, 3 Februari 2020.
Aksi massa didasari atas ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di wilayah Beji, sehingga mempersulit rakyat untuk memperoleh akses pendidikan.
Alasan unjuk rasa diperkuat dengan regulasi aturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang memakai sistem zonasi.
Baca Juga: Tugu Sawangan, Simbol Perjuangan Rakyat Depok Tempo Dulu
Akibatnya, warga harus bertaruh nasib dengan mendaftar ke sekolah negeri di luar Beji, misal di Pancoran Mas.
Sayangnya, kesempatan lulusnya kecil, mengingat jumlah sekolah di sana pun terbatas dan terbiasa mengutamakan warga terdekat.
"Atas dasar itulah, kami menuntut Pemerintah Kota Depok dan Jawa Barat untuk mendirikan SMAN di Beji, menyusul wacana sebelumnya yang akan membangun SMAN 14 Depok di Beji," kata koordinator aksi, Roy Pangharapan.
Wacana itu urung terealisasi, kata Roy, lantaran ada pihak yang tak setuju dengan pendirian SMAN 14 Depok di Beji. Mereka (pihak sekolah swasta) yang tak setuju, berdalih Beji tak punya lahan untuk membangun sekolah itu.
"Ini kepentingan bisnis mereka. Maka dari itu, kami menuntut pemerintah Depok untuk menyediakan tumpangan sementara di SMPN yang ada di Beji dan menuntut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil segera terbitkan surat keputusan pendirian SMAN 14 di Beji," ucapnya.
Saat disinggung soal solusi, Roy menegaskan tak ada alasan untuk urung mendirikan SMAN 14 Depok di Beji. Salah satunya dengan memanfaatkan kelebihan lahan beberapa sekolah dasar.
"Seperti SDN 1, 2, dan 3 Beji Timur yang punya luas lumayan. Sebaiknya digabung jadi satu, sehingga sisanya bisa dibangun," tuturnya.
Baca Juga: Tiga Hari Pencarian Bocah Tenggelam di Sungai Pesanggrahan Belum Ada Hasil, Cuaca Jadi Kendala
Dia pun menuntut pemerintah untuk berpikir 'out of the box', yaitu membangun sekolah di atas jalan tol.
"Jalan tol kan melintasi wilayah Beji, kenapa enggak dibangun saja sekolah di atasnya. Lah wong, bangun jalan tol di atas laut saja bisa kok," kata Roy.
Apa yang menjadi tuntutan warga Beji karena merasa sarana dan prasarana pendidikan belum merata, ternyata selaras dengan realita ketimpangan antara jumlah SMK di Depok dan jumlah murid.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dengan jumlah pelajar SMK yang mencapai 39.150 siswa, ketersediaan sekolah (swasta dan negeri) di Depok hanya ada 128 sekolah.
Baca Juga: Hati-hati untuk Para Orang Tua, Peredaran Sabu Cair kini ada di Mainan Anak-anak
Coba bandingkan dengan jumlah sekolah di Kabupaten Tasikmalaya, yang mempunyai 37.171 siswa dengan jumlah sekolah mencapai 134 sekolah.
Padahal, kelengkapan sarana dan prasarana menjadi salah satu cara menggenjot kualitas pendidikan guna melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Karena, lagi-lagi menurut data BPS, penduduk kelompok umur 15-19--yang notabenenya lulusan SMA/SMK jumlahnya mencapai 186.959 orang.
Jumlah itu termasuk yang tertinggi ke-6 dari 10 kelompok umur produktif di Depok.
Baca Juga: Cegah Penularan Penyakit DBD di Depok, Puskesmas Cilodong Galakkan Pemberantasan Sarang Nyamuk
Lantas, dengan jumlah SMA/SMK di Depok yang masih minim (terutama sekolah negeri), apakah kemudian berdampak dengan angka partisipasi pendidikan di jenjang tersebut?
Data BPS mengonfirmasi hal itu. Tahun 2018, anak yang berhasil menamatkan SMA/SMK dan sederajat mencapai 35,5 persen dari total presentase penduduk berumur 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
Jumlah itu kemudian turun pada tahun 2019 menjadi 31,51 persen.***
