Cegah Penyebaran Virus Corona, Ratusan Narapidana di Rutan Depok Bebas

Baca Juga: BERITA BAIK, WHO Laporkan Penurunan Kasus Baru Virus Corona di Dunia 

Lebih lanjut, Dedy menjelaskan sejumlah narapidana yang mendapat hak asimilasi ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham).

Permenkumham tersebut mengenai syarat pemberian asimiliasi dan hak integrasi bagi napi dan anak dalam rangka pencegahan penanggulangan penyebaran virus corona.

Kemudian dicantumkan juga dalam SK Menkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04 tahun 2020 tentang pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19.

Diperkuat dengan Surat Edaran Dirjen pemasytarakatan Nomor pas 497.PK.01.04 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan napi dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 tanggal 31 maret 2020.

Baca Juga: 3 Pasar Tradisional di Depok Ubah Gaya Belanja dengan Sistem Online 

"Jadi dengan dasar ini kami melakukan pengeluaran napi dan anak tersebut," ujarnya.

Menyoal kriteria, Dedy mengungkap bahwa pihaknya sudah menyusun kriteria tertentu berbasiskan data internal yang dimilikinya untuk kemudian mengeliminasi siapa yang akan mendapatkan asimilasi.

"Yang hari ini bisa dilaksanakan 8, yang lainnya masih ada subsider, ini yang harus kami bicarakan dengan pihak Kejari agar pelaksanaannya bisa dijalankan dengan baik tanpa ada masalah. SK langsung dari Kepala UPT dari Kalapas dan Karutan," ungkapnya.***