PSBB Belum Diterapkan, Wali Kota Depok Lebih Pilih Kampung Siaga Cegah Pandemi Corona

PIKIRAN RAKYAT - Wali Kota Depok, Mohammad Idris masih fokus menggalakkan kampung siaga sampai tingkat kelurahan demi menanggulangi Wabah Covid-19.

Pasalnya kata dia, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah pusat saat ini masih tahap penggodokan.

Di samping juga karena Kota Depok belum ditetapkan sebagai PSBB sebagaimana diamanatkan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

Mohammad Idris menyampaikan Status PSBB sedang dikaji lebih lanjut sesuai dengan kondisi kewilayahan dan dilakukan sesuai mekanisme PP 21 Tahun 2020.

Baca Juga: Monyet, Rusa, dan Kambing Masuki Kota Saat Pandemi Corona, Bukti Alam Liar Mengambil Alih 

"Saat ini kita fokus pada percepatan penanganan Covid-19 berbasis komunitas yaitu melalui pembentukan Kampung Siaga Covid-19 pada level RW," kata Mohammad Idris kepada Pikiranrakyat-depok.com pada Jumat, 3 April 2020.

Kampung Siaga COVID-19

Dia menjelaskan kampung siaga COVID-19 adalah inisiasi bersama antara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok yang melibatkan Sekolah Relawan, sebuah organisasi kemanusiaan.

Termasuk sejumlah komunitas warga, yang kita formalkan dalam kebijakan Pemerintah Kota berupa Instruksi Walikota Depok Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kampung Siaga COVID-19 dan Surat Edaran Walikota Depok Nomor 443/166-Huk/DPKP tentang Pembentukan Gugus Tugas.

Baca Juga: Bentuk Kampung Siaga, Mohammad Idris Kucurkan Dana Rp 3 Juta per RW 

Idris pun memfasilitas kampung siaga Covid-19 berupa stimulan anggaran sebesar Rp 3 juta.

Hingga Jumat 3 April, jumlah kasus Covid-19 di Kota Depok terus meningkat bahkan sudah mencapai 55 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19.

Kendati begitu, 10 orang sudah dinyatakan selesai dan 6 orang di antaranya meninggal dunia.

Sementara untuk Pasien Dalam Pengawasan ada sekira 379 orang yang masih diawasi kesehatannya lantaran terpapar virus corona.

Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 1.687 orang, 235 orang di antaranya sudah selesai dan masih dalam pemantauan 1.452 orang.

Baca Juga: Singgung Partai Politik, Bawaslu Depok: Jangan Berlebihan Berikan Bantuan 

Di luar itu, sekira ada 65 warga yang dinyatakan suspect corona meski sudah dinyatakan positif COVID-19 usai menjalani pemeriksaan rapid test yang digelar Pemkot Depok sejak Rabu 24 Maret 2020.

Sejumlah warga tersebut disebut masih terduga atau suspect Covid-19 lantaran masih harus menunggu tahapan pengujian swab melalui proses metode reaksi berantai polimerase atau polymerase chain reaction (PCR) di Kementerian Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Novarita menjelaskan dalam pelaksanaan rapid test sebetulnya metode yang digunakan hanya melihat dari antibodi seseorang.

Baca Juga: Imbas Penundaan Pilkada, Bawaslu Depok Nonaktifkan Ratusan Panwas Kecamatan dan Kelurahan 

Disebutkannya ketika tubuh seseorang telah terpapar virus atau bakteri maka akan membentuk antigen.
Artinya ketika sudah membentuk antigen bisa disimpulkan tubuh seseorang itu telah terpapar virus.

Maka dari itu, langkah yang diambil Dinas Kesehatan saat ini memilah dan memilih, mengeliminasi siapa saja warga Kota Depok yang terpapar virus corona jenis SARS-CoV-2.***