Berbeda dengan KPK, Mensos Bilang Tak Ada Evaluasi Soal Bantuan Sosial, Semuanya Lancar

- 14 Mei 2020, 19:14 WIB
MENTERI Sosial saat memberikan keterangan kepada awak media saat pembagian bansos di Kelurahan Kukusan, Beji, Depok pada Kamis, 14 Mei 2020.*
MENTERI Sosial saat memberikan keterangan kepada awak media saat pembagian bansos di Kelurahan Kukusan, Beji, Depok pada Kamis, 14 Mei 2020.* /AMIR FAISOL/PR

Baca Juga: Pilpres AS: Balas Tudingan, Obama Nilai Donald Trump Lamban Tangani Virus Corona 

Dia menuturkan pendataan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sementara kementerian hanya memberikan anggaran dan kuota bantuan.

Warga yang sudah didata akan menerima dua kali bantuan dalam satu bulan selama tiga bulan ke depan atau total enam kali bantuan.

Dia pun meminta pemerintah kota memberikan daftar warga yang belum mendapatkan bantuan sehingga cakupan bantuan ini lebih meluas lagi.

Sebemunya Juliari Batubara memantau langsung bantuan presiden senilai Rp 600.000 berupa pket sembako bagi penerima manfaat di Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis 14 Mei 2020.

Baca Juga: UPDATE Corona di Depok 14 Mei : Kabar Baik, Tak Ada Penambahan Kasus PDP dan ODP 

Dia mengatakan ada sekira 123 ribu KK, penerima manfaat untuk bantuan presiden di Kota Depok yang sudah didata seingga berhak menerima bantuan tersebut.

Sementara itu, masalah data yang simpang siur tersebut terjadi di Kota Depok salah satunya di RW 11, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok.

Ketua RW setempat, Nina menyampaikan bahwa bantuan presiden yang diterima di lingkungan RWnya berasal dari data-data yang tidak pernah dia ajukan.

Sementara data yang dia ajukan yang dinilai layak menerima bantuan justru tidak menerima.

Halaman:

Editor: M Bayu Pratama


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x