PR DEPOK – Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas meminta pemerintah tidak berlebihan perihal dinamika sosial politik di Tanah Papua.
Melainkan, ia mendesak pemerintah untuk fokus pada penyelesaian berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan tanpa ada penyelesaian tuntas hingga saat ini.
Apabila masyarakat Papua terus menyuarakan aspirasi Papua merdeka, dikatakan dia, hal itu merupakan respons panjang dari sejumlah cara penanganan persoalan Papua yang berlarut-larut dan tidak kunjung selesai.
Baca Juga: Rizky dan Putri Dituding Macam-macam oleh Teddy, Sule: Kerja Dong! Jangan Ngandelin Anak-anak Saya!
Bahkan, ia menilai bahwa Papua ibarat daerah operasi militer yang tidak pernah tuntas penanganan konflik sosial politiknya.
“Sangat disayangkan cipta kondisi terus terjadi di tanah Papua dengan sejumlah kejadian yang menyakitkan hati masyarakat Papua yang berakibat pada respons masyarakat Papua, seakan tidak mendapatkan tempat dan keadilan yang layak di negerinya sendiri,” ucap Yan dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari laman resmi DPR RI.
Dalam hal ini, menurutnya pemerintah pusat perlu mengintrospeksi diri tentang berbagai sikapnya yang tidak konsisten terhadap penanganan kasus di Papua.
Baca Juga: PA 212 Usul Panggilan HRS Dibatalkan, Luqman Hakim: Kalau Gak Mau Diproses, Ya Jangan Melanggar!
Ia menyebutkan, mulai dari penanganan keamanan, konflik sosial-politik, korupsi, pemberdayaan orang asli Papua, dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua yang tak kunjung usai.
“Saya berharap penanganan Papua bukan sekadar implementasi kebijakan semata terhadap pembangunan di Papua, tetapi terpenting tidak terjadi diskriminasi berlebihan terhadap rakyat Papua dalam segala perilaku aparat yang ada di daerah maupun luar daerah,” ucapnya.
Ia menambahkan, termasuk juga kelompok masyarakat tertentu yang sangat diskriminatif terhadap masyarakat Papua.
Baca Juga: Klaim Dubes RI Dipatahkan Saudi, Refly Harun: Dia Bertindak Sendiri atau Jalankan Misi Pemerintah?
Di sisi lain, politisi Partai Gerindra tersebut menilai evaluasi dan dialog harus terus dilakukan melalui perangkat pemerintah yang ada.
Menurut penilaiannya, diperlukan kebijakan yang relevan dan dapat diterima oleh seluruh rakyat Papua.
“Jadikan rakyat Papua sebagai subjek pembangunan lewat partisipasi, sehingga masyarakat Papua akan selalu merasa dihargai dan diberikan tempat oleh Pemerintah,” ujarnya tegas.
Lebih lanjut, Yan menekankan bahwa hal yang dibutuhkan oleh rakyat Papua adalah pengakuan negara dan keadilan.
Baca Juga: Pesan Ancamannya pada Habib Rizieq Viral di Medsos, Polresta Pekalongan Periksa Pelaku Pembuat Video
Menurutnya, tanpa terjadinya keadilan, ia yakin eskalasi politik di Tanah Papua tidak akan berakhir, karena rakyat Papua butuh keamanan, kenyamanan, sekaligus perdamaian di negerinya sendiri.
Selain itu, ia juga mempertanyakan pihak-pihak yang menciptakan konflik di Papua selama ini, kalau bukan pemerintah lewat arogansinya dalam berbagai kebijakan yang sering lalai dalam penerapan di lapangan.
“Sepanjang pemerintah mampu menunjukan konsistensi terhadap penyelesaian kompleksitas masalah di Papua, saya yakin akan ada solusi damai di tanah Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI,” kata Yan.***