PR DEPOK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara sebagai tersangka korupsi terkait program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19.
Tak hanya Juliari saja, KPK pun menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka pada kasus yang sama.
Keempat orang tersebut yakni pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos), Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.
Baca Juga: Dua Menteri Jokowi Tersangka KPK, Pengamat: Eksistensi Lembaga Partai Politik Dipertanyakan
Dalam kasus ini, dari dua pelaksanaan paket bansos berupa sembako untuk penanganan Covid-19 yang tengah merebak di Indonesia hingga kini.
Politikus PDI Perjuangan tersebut sempat menjadi buron hingga akhirnya berhasil dicokok oleh KPK. Juliari tiba di Gedung KPK pada Minggu, 6 Desember 2020 dini hari.
Menanggapi hal tersebut, politisi PDI Perjuangan lainnya, Dewi Tanjung menegaskan bahwa dirinya tidak memberi empati terhadap Juliari.
Baca Juga: Juliari Tersangka Kasus Korupsi Bansos Covid-19, Cholil Nafis: Kenapa Tega Korupsi Dana Masyarakat?
Menurutnya, jika ada seorang menteri dari PDI Perjuangan yang melakukan korupsi maka lebih baik ditindak sesuai hukum yang berlaku.
“Apabila ada Menteri Dari Partai Nyai di tangkap KPK diduga melakukan tindak pidana Korupsi maka sudah sewajarnya di tindak sesuai hukum yg berlaku di Negara ini,” kata Dewi dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @DTanjung15.
Ia menekankan bahwa dirinya tidak akan membela oknum tersebut bilamana memang benar terbukti salah.
“Nyai Ngga Akan Mungkin membela apabila benar terbukti Salah,” ujarnya menambahkan.
Baca Juga: Doakan Koruptor Dana Bansos Covid-19 Kena Karma, dr Tirta: Harus Hukum Mati! Rakyat di Belakang KPK
Selain itu, ia juga menegaskan jika yang terjerat kasus korupsi merupakan teman satu partai sekalipun, dirinya meminta penegak hukum untuk menghukumnya.
“Mau itu Saudara kandung sekalipun kalo salah HUKUM,” kata Nyai Dewi mengakhiri.
***