PR DEPOK – Aksi 1812 digelar oleh gabungan FPI, PA 212, dan GNPF Ulama, serta sejumlah simpatisan Habib Rizieq Shihab pada Jumat, 18 Desember 2020 kemarin.
Aksi unjuk rasa ini ditujukan untuk menuntut pembebasan Habib Rizieq serta pengusutan secara tuntas insiden tewasnya 6 anggota Laskar FPI.
Aksi ini berujung rusuh sehingga petugas kepolisian melakukan tindakan untuk membubarkan massa peserta unjuk rasa.
Baca Juga: Agar Pemerintah Tak Lengah, Pengamat Desak Polri Telusuri Kemungkinan Anggota FPI Terlibat Terorisme
Namun, disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, terdapat dua petugas kepolisian yang terluka saat membubarkan aksi demo.
“Ada dua anggota yang terluka pada saat pembubaran di depan Kantor Gubernur DKI Jakarta,” tutur Yusri Yunus dalam keterangannya.
Aksi unjuk rasa ini mendapat sorotan dari sejumlah pihak tak terkecuali filsuf dan pengamat politik, Rocky Gerung.
Baca Juga: Polri Ungkap Tersangka Teroris Zulkarnaen Pelajari Keahlian Militer dan Rakit Bom di Afghanistan
Dalam penuturannya, ia menilai bahwa pemerintah memang mengkhawatirkan meningkatnya angka kasus Covid-19 di Indonesia.
Namun, tidak diizinkannya aksi 1812 di Monas lebih karena kekhawatiran pemerintah terhadap tuntutan simpatisan Habib Rizieq atas ketidakadilan terhadap pentolan FPI tersebut.
“Dari awal kita mengerti intensi untuk mempersoalkan ketidakadilan pada Habib Rizieq oleh teman-teman FPI dan pada akhirnya meluas se-Indonesia. Itu didukung secara batin oleh seluruh rakyat sebetulnya,” ujar Rocky Gerung, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official.
Baca Juga: Dibenci Jadi Dugaan Haikal Hassan Dilaporkan, Sudjiwo Tedjo: Jika Aku Polisi Tak Akan Kuproses Cepat
Meskipun demikian, Rocky menilai bahwa aksi demo memang dapat dicegah di Monas, namun pemerintah tetap tidak akan bisa mencegah tuntutan keadilan dari rakyat.
“Itu (menuntut keadilan) orang bisa cari cara lain, mengepung arogansi kekuasaan melalui online misalnya, dan segala macam,” tuturnya.
Selain itu, Rocky Gerung menganggap bahwa penguasa telah menjadikan Covid-19 sebagai alat untuk menghalangi Hak Asasi Manusia (HAM).
Baca Juga: 'IndonesiaHumanRightsSOS' Trending di Twitter, Fadli Zon: Tanda Darurat Penegakkan HAM dan Demokrasi
“Kan pemerintah fokus terus untuk nyari uang tambahan supaya covid bisa diatasi, tapi covid-nya sendiri dipakai untuk menghalangi Hak Asasi Manusia. Ini apa ya, saya udah bosen ngomong dungu, norak aja deh, norak betul,” tutur Rocky Gerung.
Untuk diketahui aksi unjuk rasa 1812 ini digelar dalam rangka menuntut pembebasan Habib Rizieq yang saat ini tengah ditahan di rutan Polda Metro Jaya.
Pendiri FPI itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kerumunan di Petamburan.***