PR DEPOK – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan perihal dilema demokrasi.
Hal tersebut dilontarkan Mahfud MD melalui cuitannya di akun Twitter @mohmahfudmd pada Jumat, 8 Januari 2021 kemarin.
Apabila demokrasi terlalu longgar, dikatakan Mahfud MD, maka integrasi negeri akan terganggu.
Baca Juga: Respons Fadli Zon Dipolisikan karena Sukai Konten Pornografi, Gus Umar: Asli, Kurang Kerjaan!
“Inilah dilemma: Jika demokrasi terlalu longgar maka integrasi terganggu,” katanya Mahfud MD.
Sebaliknya, ia menilai jika integrasi terlalu dominan, maka kualitas demokrasi yang akan berkurang.
“Jika integrasi terlalu ditonjolkan maka demokrasi yg terpasung,” ujar Mahfud MD menjelaskan.
Ia mengatakan, baik demokrasi maupun integrasi sama-sama penting bagi kelangsungan hidup suatu negara.
Baca Juga: Soal Temuan Komnas HAM Insiden Laskar FPI, Aliansi Masyarakat Sipil: Bisa Dijadikan Pijakan Bersama
“Demokrasi dan integrasi sama pentingnya bagi kelangsungan negara,” ujarnya.
Mahfud menegaskan bahwa tugas masyarakat yakni menjaga keseimbagannya, agar keduanya subur.
“Tugas kita menjaga keseimbangan agar keduanya subur,” ucap Mahfud MD.
Baca Juga: Fadli Zon Resmi Dipolisikan, Husin Shihab: Ngeri Gak Pake Lama Langsung Dilaporin, Respect!
Cuitan tersebut dibalas oleh politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah melalui akun Twitter pribadinya @Fahrihamzah.
Sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com, Sabtu 9 Januari 2021, Fahri Hamzah menuturkan bahwa demokrasi memiliki dua penopang, yakni kebebasan dan hukum.
“Demokrasi punya 2 kaki: kebebasan dan Hukum,” ujar Fahri Hamzah.
Maka dari itu, Fahri Hamzah meminta pemerintah untuk menjalankan kedua roda tersebut demi terciptanya kemajuan demokrasi.
Baca Juga: Kasus Harian Covid-19 Pecah Rekor Lagi, Faisal Basri: Pak Presiden Buatlah Segera Rencana Darurat
“Jalankan keduanya maka demokrasi meluncur ke depan membawa kemajuan,” ucapnya menambahkan.
Tidak hanya itu, Fahri Hamzah menilai bahwa pemerintah seolah-olah takut dengan kebebasan rakyat.
“Kesan saya, pemerintah gamang, lalu pemerintah takut dgn kebebasan rakyat dan akhirnya hukum disalahgunakan untuk memilih kebebasan siapa yg harus dihukum,” kata mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
***