PR DEPOK – Anggota Komisi VIII DPR RI, Rudi Hartono Bangun mengucapkan selamat atas terpilihnya Tri Rismaharini atau Risma sebagai Menteri Sosial (Mensos) baru.
Diketahui, Risma ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos).
Akan tetapi, belum lama setelah dilantik oleh Jokowi, nama Risma dengan cepat menjadi perbincangan sejumlah pihak hingga menimbulkan polemik.
Baca Juga: Soroti Kasus Raffi-Ahok, Rocky Gerung: Terlihat 'Kedunguan' yang Anggap Usai Divaksin Maka Bebas
Adapun polemik yang dimaksud adalah aksi mantan Wali Kota Surabaya itu yang melakukan aksi blusukan hingga menemui gelandangan di pusat kota Jakarta.
Dengan adanya polemik terkait aksi blusukan yang dilakukan Risma, ia memberikan saran kepada Risma.
Menurutnya, alangkah lebih baik jika Risma melakukan blusukan ke seluruh Indonesia, dan bukan hanya di wilayah DKI Jakarta.
“Teman-teman cerita kinerja ibu yang baik banyak turun ke lapangan. Ibu Risma jalan-jalan turun ke bawah, tapi kenapa cuma di Jakarta? Kenapa tidak seluruh Indonesia?” ucap Rudi seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari laman resmi DPR RI.
Baca Juga: Gugat Raffi Ahmad yang Langgar Prokes, Advokat: Sangat Disayangkan, Influencer tak Beri Contoh Baik
Lebih lanjut, Rudi menegaskan bahwa pihaknya mendukung aksi Risma yang turun langsung ke jalan. Akan tetapi, menurutnya, Indonesia ini luas dan tidak hanya di Jakarta.
Dikatakan Rudi, pernyataan tersebut merupakan kritikan dan masukan yang datang dari sejumlah masyarakat.
“Masyarakat senang dengan kinerja Ibu tapi telusurilah Indonesia yang penduduknya banyak, Jawa Timur tempat ibu, Jawa Tengah, Sumatera juga bu, Sulawesi, Irian, Aceh tempat Pak Husni (Anggota Komisi VIII). Itu masukan dari masyarakat Ibu,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengajukan berbagai pertanyaan yang menjadi aspirasi masyarakat daerah pemilihannya sewaktu menjalani masa reses. Salah satunya yakni persoalan terkait pemutakhiran data penerima bansos.
Baca Juga: HRS Tuntut Raffi Ahmad-Ahok Diproses Hukum, Teddy Gusnaidi: Jangan Dengerin Rizieq, Ngawur Dia!
“Anggaran itu (program bansos) benar-benar terserap tidak dan proyek pemutakhiran data 96 juta, apakah sudah valid dan selesai? Saya ditanya kawan-kawan wartawan tentang anggaran Rp405 miliar di Setjen yang dipakai untuk pemutakhiran data,” tuturnya.
Ia menengarai kemungkinan banyaknya masyarakat data penerima bansos yang masih tumpang tindih dengan program bantuan lainnya.
Seperti misalnya, kata dia, program bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH), dan program bansos dalam bentuk sembako.
“Jangan-jangan itu hanya copy paste dari database lama, lalu di-input ke data baru. Dari total dana Rp405 miliar, berapa ratus miliar dana yang dipakai untuk pemutakhiran 96 juta data tersebut?” ucap legislator Dapil Sumatra Utara III itu.
Baca Juga: Raffi Ahmad Disudutkan Soal Kerumunan, Akhmad Sahal: Jangan Hanya Dia, ke Ahok dan Artis Lain Juga
Dalam raker tersebut, politisi NasDem itu juga mengungkapkan bahwa Komisi VIII DPR RI akan sepenuhnya mendukung kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat.
Meski begitu, Risma juga harus bekerja keras memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bansos menjadi lebih tepat sasaran.
“Sebab, permasalahan terkait keakuratan DTKS sudah sangat merugikan masyarakat kurang mampu,” katanya.***