PR DEPOK – Wartawan senior, Arief Munandar memberikan pernyataannya terkait pemanfaatan wakaf.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang, di Istana Negara pada Senin, 25 Januari 2021 lalu.
Bersamaan dengan peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang, Jokowi juga meresmikan Brand Ekonomi Syariah.
Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2021, pemerintah akan terus mencari jalan dan menemukan terobosan untuk mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat.
Hal itu dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan wakaf.
Melalui video yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Arief menilai muncul kesan bahwa peluncuran GNWU ini merupakan jurus pamungkas pemerintah guna menambal kas negara yang kosong.
“Publik mengaitkan ini dengan defisit anggaran kita yang parah dan juga kesulitan pemerintah untuk menarik utang baru,” ucap Arief seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Bang Arief pada Selasa, 2 Februari 2021.
Oleh karena itu, kata dia, dalam kondisi ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus bekerja keras untuk mencari sumber-sumber utang baru.
“Coba bayangin, dalam waktu satu tahun doang nih, utang kita sudah bertambah hampir 1.300 triliun, dahsyat. Ini bayarnya bagaimana?” ujarnya.
“Ini yang gua khawatirkan. Dengan kondisi ini, sebagian masyarakat terutama yang beragama Islam ini bisa merasa ‘dimanfaatkan’."
Atau di sisi lain, lanjut Arief, menjadi tumbal dari pengelolaan keuangan negara yang terkesan ugal-ugalan.
“Persepsi mengenai hal tadi diungkapkan antara lain oleh ekonom senior dari INDEF (Institute for Development of Economics and Finance), Prof. Didik Rachbini,” katanya menambahkan.
Untuk diketahui, Didik Rachbini mencatat bahwa hingga Juni 2020, keseimbangan primer APBN Indonesia negatif Rp147,4 triliun.
“Apa dampaknya? Pemerintah harus menerbitkan utang baru sekadar untuk membayar cicilan pokok utang yang lama. Bahasa gampangnya, pemerintah harus berutang untuk membayar utang,” ujar Arief.
Menurut Doktor Sosiologi Politik itu, sebagian masyarakat menangkap adanya paradoks, terutama umat Islam.
Ia berpendapat bahwa di satu sisi, pemerintahan Presiden Jokowi terkesan kuat anti terhadap hal-hal yang berbau atau berlabel syariat Islam.
“Namun di sisi lain, pemerintah justru memanfaatkan wakaf yang notabene adalah syariat Islam untuk kepentingan keuangan negara,” katanya.
***