PR DEPOK - Ferdinand Hutahaean kembali angkat bicara menanggapi munculnya upaya pengambilalihan secara paksa posisi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kali ini ia menyoroti isu yang menyebut Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief mengeluarkan nama Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai sosok di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terlibat dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan AHY.
Menanggapi isu tersebut, Ferdinand Hutahaean menilai bahwa tuduhan Andi Arief terhadap KSP Moeldoko adalah bersifat tendensius.
Baca Juga: Cara Daftar Kartu Keluarga Sejahtera KKS untuk Cairkan BSP/BPNT Februari 2021
Pernyataan itu disampaikannya melalui akun Twitter pribadi miliknya @FerdinandHaean3.
Dalam cuitannya, Ferdinand juga menyebut bahwa pernyataan politisi Partai Demokrat itu cukup serius dan bisa berujung menjadi masalah hukum.
"Tuduhan ini tendensius, serius dan bisa berujung menjadi masalah hukum," kata Ferdinand sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Selasa, 2 Februari 2021.
Tuduhan itu, kata Ferdinand, akan menjadi masalah hukum pidana terkait fitnah dan pencemaran nama baik.
"Yaitu pidana Fitnah dan Pencemaran Nama Baik pak Moeldoko @KSPgoid," kata mantan politisi Partai Demokrat itu melanjutkan.
Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa dirinya berharap Partai Demokrat mampu membuktikan tuduhannnya itu dengan bukti-bukti konkret.
"Saya berharap Demokrat bs membuktikan tuduhannya dgn bukti2 konkret," kata Ferdinand.
Menurutnya, hal tersebut terlebih dengan membawa nama Jokowi sebagai seorang presiden.
Mencatut nama Jokowi sebagai seorang presiden ini, kata dia, memberi kesan seolah Jokowi mengetahui peristiwa terkait upaya pengambilalihan kedudukan AHY.
"krn membawa2 nama Jokowi sbg Presiden, seolah Jokowi tau peristiwa ini," ujar Ferdinand Hutahaean.
Sebelumnya, AHY menggelar konferensi pers yang dihadiri beberapa kader partai dan ditayangkan secara daring pada Senin, 1 Februari 2021 kemarin.
Dalam konferensi pers itu, AHY menyebut bahwa ada upaya pengambilalihan secara paksa posisi dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Lebih lanjut AHY mengatakan bahwa berdasarkan kesaksian berbahagai pihak dan testimoni banyak orang, pihaknya mendapatkan gerakan upaya tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan.
Tidak hanya itu, AHY juga menyebut orang tersebut secara fungsional berada dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.***