PR DEPOK – Tokoh Nahdlatul Ulama, Gus Umar Hasibuan, turut mengomentari pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam mengkritik pemerintah.
Pernyataan yang disampaikan Jokowi dalam Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 itu dinilai sia-sia oleh tokoh NU tersebut.
Dalam pernyataannya, Gus Umar seolah meminta presiden untuk bertanya ke kanan dan kirinya, lantaran ia masih melihat ada sejumlah pendukung sang presiden yang pekerjaannya hanya untuk melaporkan orang-orang yang mengkritik.
Orang-orang ini, katanya, dilaporkan dengan tuduhan ujaran kebencian atau hate speech.
“Coba bapak tanya kanan kiri. Ada tuh pendukung bapak yg kerjanya spesialis laporin orang kepolisi cyber crime dgn alasan Hate speech,” tulis Gus Umar dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Tak hanya itu, menurut Gus Umar, permintaan pemerintah agar masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritiknya akan sia-sia lantaran pemerintah masih menurunkan pasukan pendukung yang siap memantau dan melaporkan orang-orang yang melontarkan pendapat yang berbeda dengan pemerintah.
Baca Juga: Cara Daftar KIP Kuliah 2021, Dapatkan Pembiayaan Kuliah Gratis dari Pemerintah
“Jd anjuran utk kritik pemerintah bagi saya sia2 krn ada pasukan khusus cyber pendukung anda yg siap siaga laporin orang kepolisi,” sambungnya.
Tak lama usai cuitannya itu dibagikan ke publik melalui akun Twitter miliknya, Gus Umar mengaku telah menerima sejumlah tanggapan dari akun-akun buzzer yang menyebutnya nyinyir.
“Tuh baru ngetwit gini doank saya sdh dibilang nynyir sm buzzer,” tulisnya dalam cuitan yang lain.
Baca Juga: Tanggapan Natalius Pigai terhadap Tindakan Abu Janda yang Berbuntut Pelaporan: Memang Isinya Rasis
Ia lantas semakin meragukan anjuran Jokowi agar rakyat lebih banyak mengkritik pemerintah.
“Gmn mau kritik pemerintah. Blm sampai satu jam ngetwit,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa ia ingin masyarakat lebih aktif mengkritik pemerintah.
Presiden RI ke-7 itu meminta masyarakat untuk memberikan masukan serta kritik ke pemerintah agar dapat meningkatkan upaya perbaikan.
“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,” ujar Jokowi pada Senin, 8 Februari 2021 kemarin.***