PR DEPOK – Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa dirinya ingin masyarakat lebih aktif dalam mengkritik pemerintahan.
Pernyataan itu ias sampaikan dalam Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 pada Senin, 8 Februari 2021.
“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,” ucapnya.
Baca Juga: Jadwal Pemadaman Listrik Kota Depok Rabu, 10 Februari 2021, Mulai Pukul 09.30 Hingga 16.00 WIB
Menanggapi hal tersebut, praktisi teknologi, Ainun Najib memberikan komentarnya melalui akun Twitter miliknya.
Dalam hal ini, ia menduga akun para buzzer di media sosial akan bersiap untuk melaporkan kritik yang dikeluarkan pihak tertentu.
Akan tetapi, ia merasa bingung mengapa belakangan ini bullying yang dilakukan oleh para buzzer tak ramai seperti biasanya.
Baca Juga: Antam hingga UBS Naik Lagi, Cek Daftar Harga Emas di Pegadaian Hari Rabu, 10 Februari 2021
“Buzzers bullying kok agak sepi ya akhir-akhir ini?” tulis Ainun seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @ainunnajib pada Rabu, 10 Februari 2021.
Selanjutnya, ia mempertanyakan apakah anggaran yang digunakan untuk keperluan buzzer tahun 2020 telah habis.
Dengan demikian, apakah para buzzer tersebut masih menunggu anggaran yang telah disiapkan untuk tahun 2021.
“Apakah Februari berarti masa vakum anggaran 2020 habis dan masih menunggu anggaran 2021 cair?” ucapnya.
Ainun pun memprediksi bahwa para buzzer tersebut masih menentukan ‘pesanan’ yang akan digaungkan ke publik.
“Ataukah masih konsolidasi mau pesan(an)nya musti gimana mengingat data fakta realita akhirnya ala ketara jua?” ujar penggagas laman KawalPemilu.org itu.
Sebelumnya, atas pernyataan Jokowi tersebut, sebagian besar publik menyatakan bahwa masih takut untuk mengkritik pemerintahan saat ini.
Alasannya yakni lantaran publik takut akan terjerat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kerap menjadi celah hukum ketika masyarakat menyampaikan kebebasan berpendapat.***