PR DEPOK – Pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat untuk lebih aktif kritik atas kinerja pemerintah, menuai bermacam tanggapan dari masyarakat, terutama terhadap pendengung atau buzzer.
Ketakutan terhadap buzzer itu disampaikan mengingat sudah banyak kasus yang menjerat sejumlah masyarakat dengan UU ITE akibat mengkritik pemerintah.
Terlebih di tahun 2021 ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan akan segera mengaktifkan polisi siber.
Baca Juga: Guru Honorer Dipecat Kepsek, Andi Rio: Unggahan Gaji Rp700 Ribu Salah Satu Upaya Tuntut Perubahan
Ketakutan terhadap buzzer itu pun diungkapkan oleh masyarakat dalam beberapa kesempatan di media sosial.
Salah satunya yakni mantan Menko Bidang Ekonomi dan Industri, Kwik Kian Gie melalui akun Twitter pribadinya, @kiangiekwik.
Kwik Kian Gie mengaku bahwa dirinya takut mengemukakan pendapat yang berbeda di era sekarang ini.
Baca Juga: Bendungan Cipancuh di Indramayu Amblas, Menteri PUPR: Segera Tangani! Ini Kondisi Mendesak
Kwik Kian Gie mengatakan bahwa ketakutan itu disebabkan karena para buzzer di media sosial (medsos) kerap mengganggunya.
Para buzzer ini, kata dia, mengkritik dengan menghubungkan permasalahan saat ini dengan kehidupan pribadinya.
Turut menanggapi hal itu, Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Henry Subiakto mengatakan bahwa orang-orang yang aktif di medsos bukan berarti seorang buzzer yang mendukung pihak tertentu.
“Yg aktif di medsos itu tdk identik dg buzzer pendukung tokoh apalagi partai tertentu,” tulis Henry pada Jumat, 12 Februari 2021 seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @henrysubiakto.
Menurutnya, aktivis medsos tersebut hanyalah segelintir orang yang merasa terpanggil untuk melawan para oportunis politik.
“Tak sedikit yg terpanggil jiwa & semangatnya berkomunikasi melawan oportunis politik yg menggunakan politisasi agama dan radikalisme,” ucapnya.
Tidak hanya itu, ia menekankan bahwa orang-orang tersebut merupakan ‘Buzzer Bangsa’ dan tidak tidak dibayar sama sekali.
“Mereka “Buzzer Bangsa”. Bkn orang2 bayaran,” ujar Henry menegaskan.***