PR DEPOK - Polemik pelaporan Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) terhadap Din Syamsuddin tengah diperbincangkan khalayak ramai.
Banyak pihak menyatakan dukungan terhadap Din Syamsuddin yang dinilai GAR ITB sebagai sosok yang mendukung radikalisme.
Selain itu, GAR ITB menuding Din Syamsuddin melanggar kode etik pegawai negeri sipil (PNS) karena kerap menyerang pemerintah dengan kritik.
Baca Juga: Diisukan Resmi Dipecat dari Partai Gerindra, Fadli Zon: Wacana Kosong yang Hanya Buang Waktu!
Sejumlah pihak turut mendukung Din Syamsuddin dan justru kontra terhadap tudingan yang disematkan GAR ITB kepada mantan Ketum PP Muhammadiyah tersebut.
Salah satu tokoh yang juga turut melontarkan dukungan kepada Din Syamsuddin adalah Sekretaris PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.
Ia secara terang-terangan memeberi penjelasan mengapa Din Syamsuddin tidak bisa disebut sebagai pendukung radikalisme sebagaimana tudingan GAR ITB.
Abdul Mu'ti mengatakan Din Syamsuddin merupakan salah satu pelopor moderasi beragama serta komunikasi antarumat beragama.
Baca Juga: Kondisi Kesehatan Mulai Menurun, Kak Seto Dikabarkan akan Jalani Operasi Kanker Prostat
Namun, bukan hanya Abdul Mu'ti saja kontra terhadap pelaporan GAR ITB terhadap Din Syamsuddin kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Direktur Eksekutif Democarcy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati juga turut kontra terkait polemik tersebut.
Sebagaimana diberitakan Lamongan Today di artikel "Tuduh Din Syamsuddin Radikal, DEEP Sebut GAR ITB Pansos" dan dikutip Pikiranrakyat-Depok.com, Neni menilai tudingan
radikal oleh GAR ITB kepada Din Syamsuddin itu sudah salah kaprah.
Lebih lanjut, Neni mengatakan tudingan tersebut juga tidak tepat dan tidak ada dasarnya. Pasalnya, kata dia, semua mengetahui bagaimana kiprah Din Syamsuddin dalam menjaga kerukunan dan toleransi beragama baik di dalam dan luar negeri.
"Beliau sendiri adalah pengagas konsep Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah," kata Neni menjelaskan.
Menurut Neni, Din Syamsuddin juga tokoh yang menjadi panutan kita semua, tidak hanya di Muhammadiyah. Semua pihak sangat menghormatinya, apalagi anak muda.
"Jika ada kritik yang disampaikan Pak Din kepada pemerintah itu adalah hal yang wajar. Toh, sudah semestinya saling mengingatkan kepada pemerintah," ucapnya menambahkan.
Presiden Joko Widodo sendiri membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan saran dan kritik sebagai bagian dari proses mewujudkan good government.
"Masa iya, tokoh yang pernah menjabat sebagai President religion for peace Asia dan Pacific dianggap sebagai tokoh yang radikal. Sebelah mana radikalnya?," kata dia.
Neni menuturkan, GAR ITB hanya mengada-ngada dan terlalu berlebihan dalam menilai seseorang. Apalagi yang dituding itu adalah ulama dan tokoh besar Muhammadiyah.
"Kita semua tahu bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang telah banyak memberikan kontribusi konkrit untuk negeri ini," ujarnya.
Kemudian, Neni beranggapan bahwa GAR ITB hanya ingin menaikkan popularitas kelompok saja dengan membuat isu- isu yang tidak bermutu dan menuduh seorang rokoh Islam
moderat sebagai radikal.
"GAR ITB mesti membaca secara teliti dengan cermat, tidak perlu kami pembela Din yang harus membaca apa isi laporan yang ditujukan ke KASN," ucap Neni tegas.
Terakhir, Neni pun mendorong agar GAR ITB segera mencabut laporannya yang ditujukan kepada Din Syamsuddin dan juga menyampaikan permintaan maaf kepada publik.***(Nita Zuhara Putri/Lamongan Today)