PR DEPOK – Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah DKI Jakarta akhir-akhir ini, membuat Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) untuk menyarankan warga menggugat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Saran ini disampaikan FAKTA karena penanganan dan antisipasi banjir DKI Jakarta yang dinilai buruk.
Kabar tersebut lantas ditanggapi oleh ahli hukum tata Negara, Refly Harun. Melalui kanal Youtube miliknya, Refly Harun mengatakan, bahwa gugatan tersebut bisa menjadi pelajaran, sekaligus peringatan bagi Pemprov DKI.
“Bagaimana pun (rencana gugatan tersebut) untuk memberi pelajaran juga peringatan kepada Pemda atau Pemprov DKI agar mereka lebih aware dengan banjir,” kata Refly Harun dalam kanal Youtubenya, yang diunggah pada 21 Februari 2021, seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com.
Namun, Refly Harun juga mengingatkan bahwa jika ingin adil, seharusnya gugatan bukan hanya ditujukan pada gubernur DKI Jakarta saja, tapi juga di wilayah-wilayah lain yang mengalami banjir.
Sebab, banjir bukan hanya terjadi di wilayah DKI Jakarta, namun juga di wilayah sekitarnya. Selain itu, banjir juga sempat terjadi di wilayah Semarang, Jawa Tengah, beberapa waktu yang lalu.
Baca Juga: FAKTA Ajak Warga Gugat Pemprov DKI karena Banjir, RH: Pelajaran dan Peringatan Bagi Pemprov DKI
“Jadi kalau kita mau menggugat gubernur, ya gugatlah Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Gugatlah pula Ganjar Pranowo, kemarin yang juga Semarang atau Jawa Tengah juga banjir. Jangan-jangan nanti beberapa daerah lain, gubernurnya juga digugat,” ujar Refly Harun.
Di sisi lain, Refly Harun turut mengkritik pembangunan yang ada di DKI Jakarta yang menurutnya justru banyak merusak ekosistem dan lingkungan DKI Jakarta sendiri.
“Saya juga pengen mengkritik, kalau kita lihat Jakarta, terlalu banyak dengan pembangunan-pembangunan beton dimana-mana. Entah itu jalan layang, entah itu LRT, dan lain sebagainya, sehingga sudah merusak ekosistem Jakarta,” ucap Refly Harun.
Baca Juga: 4 Anak Meninggal Akibat Banjir, Anies Baswedan Imbau Warga Tegur Anak yang Main di Dekat Genangan
Menurut Refly Harun, seharusnya para pemimpin daerah, bukan hanya DKI Jakarta, menjadikan lingkungan sebagai prioritas utama. Kemudian, barulah infrastruktur yang menjadi prioritas berikutnya.
“Jangan merusak lingkungan dulu, kemudian mengharapkan ada sebuah keuntungan ekonomi. Padahal keuntungan ekonomi dengan merusak lingkungan itu, akibatnya ya rugi juga. Kembali pada masyarakat ruginya,” tutur Refly Harun.
“Di satu sisi masyarakat menikmati jalan layang, LRT, dan lain sebagainya, tapi sebagian warga menikmati banjir terus-menerus,” sambungnya.
Lebih lanjut, Refly Harun berharap ke depannya penanganan banjir akan menjadi lebih baik, dan pemerintah juga bisa lebih bertanggung jawab.
Meski begitu, dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pencegahan banjir.
“Kita berdoa bersama agar semua berjalan lebih baik, dan pemerintah juga lebih bertanggung jawab. Saya juga menghimbau pada semua warga masyarakat, agar juga punya kesadaran untuk berpartisipasi sekecil apapun. Misal, buang sampah pada tempatnya,” kata Refly Harun.***