PR DEPOK – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai musuh bersama Partai Demokrat.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat menggelar rapat pimpinan bersama para ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat dari 34 provinsi di Jakarta Pusat pada Minggu, 7 Maret 2021.
"Yang jelas kita punya musuh bersama hari ini, aktor eksternal, yaitu KSP Moeldoko yang bersekongkol dengan segelintir kader. Banyak juga dari mereka yang sudah dipecat secara tidak hormat," kata AHY seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara.
Pernyataan AHY itu pun lantas menuai berbagai tanggapan, salah satunya dari politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana.
Cipta Panca sepakat dengan pernyataan AHY.
Menurutnya, persoalan ini akan terus maju diperjuangkan meskipun dipimpin oleh mayor untuk melawan jenderal bintang 4.
“Setuju. Perang yang dipimpin Mayor lawan Jenderal bintang 4,” kata Cipta Panca seperti dikutip dari akun Twitter pribadinya @panca66 pada Senin, 7 Maret 2021.
Dalam kesempatan yang sama, AHY mengatakan segelintir kader dan mantan kader yang mendukung Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat itu diiming-imingi imbalan dan jabatan.
Meski begitu, AHY menegaskan Partai Demokrat akan terus maju dan melawan untuk mempertahankan kedaulatannya.
Baca Juga: AHY Berencana Datangi Kemenkum HAM Hari Ini, Ferry Koto: Cari Perkara, Malah Bikin Kisruh ke Negara
“Kalau partai politik bisa diperlakukan semena-mena di negeri ini, diobrak-abrik dengan cara-cara yang tidak bermartabat, jauh dari moral dan etika politik tentu kita bisa membayangkan nasib dan masa depan demokrasi di negeri kita,” ujar AHY.
Selain itu AHY menyatakan KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional atau tidak sesuai dengan AD/ART sebagai dasar hukum Partai Demokrat.
“Tadi saat Commander’s Call, kami sepakat ini adalah pelanggaran hukum, karena kami, ketua DPD, ketua DPC (dewan pimpinan cabang) tidak pernah memberi mandat kepada siapa pun untuk hadir dan memberisuara,” tutur AHY.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Senin, 8 Maret 2021: Cancer, Atasi Semua Hal dengan Baik Meski Pertimbangannya Rumit
Ia juga kembali menyebut Partai Demokrat memiliki dasar hukum berupa AD/ART yang telah didaftarkan ke pemerintah dan disahkan oleh badan negara, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia.
“Konstitusi jadi referensi dan pijakan bagi seluruh anggota Partai Demokrat. Jadi, jika ada yang mengatakan telah menyelenggarakan KLB dengan tidak mengacu pada AD/ART yang berlaku, maka sesungguhnya kelompok itu tidak memiliki kekuatan hukum,” ujar AHY.***