PR DEPOK - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengomentari dugaan yang menyebutkan bahwa pengambilalihan Partai Demokrat bertujuan untuk memuluskan jalan Presiden RI Joko Widodo untuk menjabat selama 3 periode.
Dalam video yang diunggah di kanal YouTube miliknya pada Senin, 8 Maret 2021, ia mengatakan ada 3 syarat paling penting yang harus dipenuhi untuk dapat mengubah konstitusi.
"Satu, usul perubahan itu disampaikan oleh minimal 1/3 jumlah anggota MPR, anggota MPR itu adalah anggota DPD dan anggota DPR. Kita tahu bahwa jumlah anggota DPR itu 575, dan jumlah anggota DPD 136. Jadi jumlah anggota MPR itu 711," ujar Refly seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Oleh karena itu, katanya, untuk bisa mengusulkan perubahan konstitusi itu cukup dengan 1/3 dari 711 anggota MPR, yakni sekitar 237 anggota.
Akan tetapi, tutur Refly, yang memberatkan proses pengusulan perubahan konstitusi itu adalah sidang harus dihadiri oleh 2/3 anggota MPR, yaitu 473 anggota.
"Nah pengambilan keputusan minilai separuh dari jumlah anggota MPR, kira-kira 356. Jadi perubahan konstitusi itu mungin dilakukan kalau 237 orang mengusulkan, minimal 474 hadir dan minimal 356 orang setuju dengan perubahan tersebut," tuturnya menerangkan.
Baca Juga: Tak Hanya Tunjukan Hasil Swab PCR, Penumpang dari Luar Negeri Kini Harus Jalani Karantina
Untuk diketahui, koalisi Presiden Jokowi sekarang sebetulnya sudah memenuhi syarat untuk perubahan konstitusi, kecuali syarat minimal 2/3 anggota MPR hadir.
Disampaikan Refly Harun, syarat kehadiran 2/3 anggota ini terhalang oleh fakta bahwa jumlah koalisi Jokowi saat ini, tanpa Demokrat, PAN, dan PKS, itu berjumlah 427 anggota.
"Jadi kalau untuk usul, lewat. Hanya memang usul itu tidak boleh anggota DPR saja, tapi rasanya mudah sekali mencari satu atau dua orang anggota DPD yang diikutkan dalam perubahan itu," ujarnya.
Namun masalahnya, lanjut Refly, kehadiran 2/3 jumlah anggota ini yang agak sulit dipenuhi.
Menurut pakar hukum tersebut, jika semua anggota DPR dari PAN, Demokrat, dan PKS, tidak menghadiri sidang, maka tidak akan terjadi perubahan konstitusi karena jumlah akan kurang dari 2/3.
Akan tetapi, menurutnya, bukan hal yang sulit untuk Jokowi bisa memobilisasi sebagian anggota DPD agar ikut mengusulkan perubahan koalisi tersebut.
"Saya kira mudah sekali, jadi 427 koalisi Jokowi, dia cukup cari 50 orang dari 160 orang anggota DPD. Maka akan terjadi perubahan konstitusi," kata Refly menjelaskan.
"Saya hanya ingin mengatakan, kalau mau mengubah konstitusi, sebenarnya mudah sekali bagi Presiden Jokowi dan koalisinya, kalau hitung-hitungannya number. Tanpa dukungan Demokrat sekalipun," ujar pakar hukum tersebut.
Namun, lanjutnya, jika Demokrat turut bergabung dalam koalisi Jokowi, maka koalisi menjadi 481 orang, sehingga akan langsung memenuhi 3 syarat yang diharuskan agar bisa mengubah konstitusi.
"Sehingga perubahan akan jauh lebih mudah dan cukup mengambil satu saja anggota DPD," katanya melanjutkan.***