PR DEPOK - Salah satu inisiator acara yang diklaim sebagai peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Darmizal, sambil menangis tersedu, mengaku menyesal pernah menjadi tim buru sergap untuk memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Ia pun merasa malu dan menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh DPD dan DPC Partai Demokrat, karena ada peraturan organisasi yang memberatkan, yakni harus mengeluarkan sejumlah uang setiap bulannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Darmizal saat menggelar konferensi pers Partai Demokrat versi KLB pada Selasa, 9 Maret 2021.
Ungkapan emosional Darmizal itu sontak menuai berbagai tanggapan, salah satunya dari Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution.
Menurut Syahrial, air mata yang dikeluarkan Darmizal palsu.
Lantas dia balik bertanya ke Darmizal terkait kemenangan SBY menjadi Presiden RI di tahun 2004.
Baca Juga: Jadwal Pemadaman Listrik Kota Depok Rabu, 10 Maret 2021, Mulai Pukul 10.00 hingga 16.00 WIB
“Air mata buaya. Memangnya yg bikin SBY jd Presiden 2004 itu kau?” ujar Syahrial seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari akun Twitter pribadinya @syahrial_nst pada Selasa, 9 Maret 2021.
Syahrial juga menyinggung persoalan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang pernah diangkat oleh SBY sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Panglima TNI.
“Kalo yg menjadikan Moeldoko KSAD dan Panglima TNI pasti SBY. Ada Keppresnya yg teken Pak @SBYudhoyono,” ujarnya.
Sebagai informasi, dalam agenda konferensi pers tersebut, pengurus Partai Demokrat versi KLB akan melaporkan pengurus Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Bareskrim Polri atas dugaan mufakat jahat.
Kepala Badan Komunikasi Publik Partai Demokrat versi KLB Razman Nasution menyampaikan laporan itu dibuat karena pihaknya curiga DPP Partai Demokrat versi AHY punya niat buruk, bersekongkol, dan melakukan pemufakatan jahat dalam Kongres Partai Demokrat Kelima pada 15 Maret 2020.
“Berdasarkan pertimbangan hukum yang kami lakukan, koordinasi dengan pihak-pihak yang mengerti hukum, termasuk (ahli) tata negara, termasuk ahli pidana, kami berkesimpulan bahwa patut diduga telah terjadi persekongkolan jahat, mufakat jahat, mens rea (atau) niat jahat untuk menertibkan satu AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) yang dibuat di luar kongres dan diajukan kepada Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia),” tutur Razman.***
Ia menyebut AD/ART itu, yang menurut pihak KLB tidak sah, kemudian didaftarkan ke Kemenkumham dan mendapat pengesahan dari pemerintah.
Selain itu pengurus Demokrat versi KLB juga curiga ada pemalsuan data otentik, khususnya terkait tanda tangan pada dokumen AD/ART yang ditetapkan pada kongres 2020.***