PR DEPOK - Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan akan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Pondok Ranggon, Jakarta Timur.
“Kami memahami keinginan rakyat bahwa setiap perkara korupsi harus ditangani hingga tuntas. KPK tetap fokus bekerja,” kata Firli Bahuri seperti dikutip dari Humas Polri.
Saat ini, lanjut dia, pihaknya masih terus mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah saksi terkait adanya dugaan korupsi dalam pengadaan lahan Pemprov DKI Jakarta.
“Pada saat ini kita sedang bekerja mencari dan mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti. Dengan bukti-bukti tersebut, akan membuat terangnya suatu perkara pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya,” ucap Firli.
Firli menegaskan siapa pun pelakunya pasti akan diungkap. Menurutnya, KPK tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi. Ia bahkan menegaskan pihaknya akan bekerja sesuai tugas.
“KPK tidak pandang bulu karena itu prinsip kerja KPK. Dan KPK akan terus bekerja dengan asas-asas tugas pokok,” ujarnya menegaskan.
Pernyataan Firli tersebut kemudian ditanggapi oleh mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean melalui akun Twitter pribadinya @FerdinandHaean3 pada Kamis, 11 Maret 2021.
Ferdinand pun lantas mempertanyakan keseriusan KPK dalam mengusut tuntas kasus ini, jika untuk memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saja, KPK tidak berani.
Harusnya, kata dia, penyidik KPK bisa mengembangkan lebih luas lagi kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Pondok Ranggon ini.
“Bagaimana publik akan percaya ini pak Firli, jika memeriksa Anies Baswedan pun @KPK_RI tak berani? Tak mgkn penyidik KPK bodoh2 tak punya insting mengembangkan kasus sprt ini,” ujar Ferdinand dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Baca Juga: Moeldoko Terima Jabatan Ketum Demokrat Tapi Bukan Kader, Gatot Nurmantyo: Memalukan!
Sebelumnya, Ferdinand juga sempat menyinggung KPK yang tidak turut periksa Anies dalam kasus ini. Padahal, sebagai Gubernur tentunya mengetahui aliran proses anggaran.
“Halo @KPK_RI , saya serius bertanya, Apakah memang kalian ingin selamatkan Anies Baswedan dalam kasus korupsi pengadaan lahan Rumah DP 0%. Sgt janggal dan aneh kalau KPK tak periksa Anies sbg Gubernur yg pasti mengetahui proses pengadaan ini,” ungkap Ferdinand.
Seperti diketahui, KPK saat ini tengah menangani perkara dugaan korupsi pengadaan lahan untuk program DP Rp 0 oleh Sarana Jaya.
KPK juga telah menetapkan Direktur Utama nonaktif Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan sebagai tersangka.***