PR DEPOK – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie meminta publik agar tidak terpancing dengan wacana jabatan Presiden tiga periode.
Jimly menilai, jika dilihat dari berbagai sudut pandang, wacana tersebut merupakan ide yang buruk. Menurutnya, isu itu diramaikan hanya sebagai jebakan.
Selain itu Jimly juga mengatakan bahwa bangsa Indonesia juga tidak membutuhkan sama sekali perpanjangan masa jabatan Presiden.
Baca Juga: Cek Fakta: Ruang Kerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Digeledah KPK, Simak Faktanya
Pernyataan tersebut disampaikan Jimly melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @JimlyAs pada Minggu, 14 Maret 2021.
“Jngn ada yg trpancing dg wacana masa jabatan presiden 3 periode. Ini ide yg buruk dari semua seginya &cuma dgulirkan sbg jebakan sj. Bngsa kt pun jg tdk mbutuhkan prpanjangan masa jbtn prsiden sama sekali. Maka kalo ada ide prubahan trbatas UUD, jngn kaitkan dg isu 3 periode ini,” tulis Jimly.
Sebagai informasi, dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara, usulan perubahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode muncul setelah adanya rekomendasi MPR periode 2014-2019 mengamendemen UUD 1945, pada 2 Desember 2019.
Baca Juga: Link Live Streaming Cagliari vs Juventus, Minggu 15 Maret 2021 Pukul 00.00 WIB
Namun, awalnya rekomendasi tersebut hanya sebatas soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PPP Arsul Sani mengungkapkan perihal usulan perubahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode tersebut datang dari anggota DPR Fraksi NasDem, salah satu partai pendukung Presiden Joko Widodo.
Sementara Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany mengatakan, partainya mengusulkan masa jabatan Presiden selama tujuh tahun, tetapi dibatasi hanya untuk satu periode.
Baca Juga: Bantu Segarkan Wajah hingga Atasi Ketombe, Berikut 4 Manfaat Air Mawar
Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pihak-pihak yang mengusulkan amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan Presiden menjadi tiga periode hanya ingin mencari muka.
“Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. (Mereka yang usul) itu, satu, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja. Ini yang sejak awal saya sampaikan,” ucap Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menegaskan dirinya adalah Presiden produk dari pemilihan langsung.
Oleh karena itu terhadap keinginan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD), Presiden mengaku telah memberikan jawaban.
“Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melebar ke mana-mana?” tuturnya.
Sehingga, Presiden Jokowi memilih untuk tidak perlu dilakukan amendemen UUD 1945.
“Jadi, lebih baik tidak usah amandemen. Ini kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan,” tegas Presiden Jokowi.***