PR DEPOK - Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menanggapi terkait ramainya perbincangan publik tentang wacana jabatan Presiden tiga periode.
Menurut Natalius Pigai, ada hal substansial yang perlu di monitori sebelum membahas masa jabatan Presiden tiga periode.
Natalius Pigai menyampaikan hal tersebut melalui akun Twitter pribadinya @NataliusPigai2, pada Selasa, 16 Maret 2021.
Baca Juga: Ruhut Sitompul Kerap Pindah Partai Politik di Setiap Zaman, Gus Umar: Politikus Lintas Sejarah
"Mari kita monitor hal2 substansial sebelum bicara 3 Periode," ujar Natalius Pigai seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Ia pun mengingatkan kembali bahwa di tahun 2020 Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah berjanji pada rakyat Indonesia, bahwa angka kemiskinan akan menjadi 0 persen di tahun 2024.
"Tahun 2020 Pak @jokowi pernah sampaikan janji kepada Tuhan Allah dan Rakyat Indonesia bahwa Kemiskinan (0%) Nol Persen di tahun 2024," kata Natalius Pigai.
Lalu, Natalius Pigai pun mengungkapkan jumlah angka kemiskinan di Maret 2020 yakni sekira 24,79 juta jiwa.
Baca Juga: Hanya Pakai NIK! Cek Bansos Tunai Rp300.000 Cair Maret 2021, Segera Login di dtks.kemensos.go.id
"Jokowi nihil kemiskinan 2024? Angka Postulat Kemiskinan Maret 2020= 24,79 juta," kata Natalius Pigai.
Adanya angka kemiskinan itu, dia menjabarkan angka yang harus dicapai Presiden Jokowi untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia di tiap hari, tiap minggu, bahkan sampai 5 tahun ke depan.
"Jadi jokowi mesti menurunkan angka kemiskinan berikut: 1. 206.58 jiwa/hari, 2. 103.290 jiwa/hari, 3. 413.160 jiwa/bulan, 4. 4.957.920 jiwa/tahun, 5. 24,79 juta/5 tahun," ujarnya menjelaskan.
Baca Juga: Komentari Amien Rais yang Kritik Pemerintah, Abdillah Toha: Lulus S3 di Amerika, Ko Jadi Begini?
Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki niat dan tidak berminat untuk menjabat sebagai Presiden tiga periode.
"Saya sama sekali tidak ada niat, juga tidak berminat, menjadi presiden tiga periode," ujar Presiden Joko Widodo.
Presiden Jokowi melanjutkan, masa jabatan Presiden ini sudah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
"Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur masa jabatan presiden paling lama dua periode. Mari kita patuhi bersama," kata Presiden Jokowi.
Ia pun menegaskan terkait wacana ini, agar jangan membuat kegaduhan baru, padahal pemerintah saat ini sedang fokus pada penanganan Covid-19.
"Janganlah membuat kegaduhan baru di saat kita tengah fokus pada penanganan pandemi," kata Presiden Jokowi.***