Sindir Moeldoko yang Tegas Soal Terorisme, Christ Wamea: tak Ada Tempat Sembunyi Juga bagi Peneror Partai

PR DEPOK – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan tidak akan ada tempat untuk bersembunyi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam terorisme.

"Tidak ada tempat untuk bersembunyi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aksi terorisme di Indonesia, seluruhnya akan dibongkar. Upaya penegakan hukum akan dilaksanakan dengan tegas, adil dan seefektif mungkin," kata Moeldoko seperti dikutip dari Antara.

Moeldoko juga menekankan, sebagaimana yang telah ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak ada tempat bagi terorisme di Tanah Air.

Baca Juga: Said Didu Heran Hasil Survei Tunjukkan 70 Persen Percaya Indonesia Maju Dipimpin Jokowi: Maju Apanya?

Pernyataan yang dikeluarkan Moeldoko terkait pascaaksi terorisme di Gereja Katedral, Makassar dan Mabes Polri ini pun lantas dikomentari tokoh Papua, Christ Wamea.

Sontak saja, Christ Wamea menyinggung mantan Panglima TNI itu terkait keterlibatannya dalam kisruh Partai Demokrat belakangan ini.

“Tidak ada tempat sembunyi juga bagi peneror partai,” ujar Christ Wamea melalui akun Twitter pribadinya @PutraWadapi dan dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Jumat, 2 April 2021.

Baca Juga: Surat Wasiat Pelaku Teror Mabes Polri Sebut Soal Jihad, Raja: Kita Butuh Milenial yang Berani Hidup Bukan Mati

Diketahui, Moeldoko terlibat dalam gerakan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat hingga terpilih menjadi Ketua Umum pada 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Namun sayangnya KLB itu dianggap tidak sah dan menuai kritikan dari berbagai pihak. Pasalnya, Moeldoko merupakan pihak eksternal yang tidak layak ikut campur masalah internal Partai Demokrat.

Sementara itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga telah menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau versi KLB.

"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak," kata kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly pada Rabu, 31 Maret 2021.

Baca Juga: Klaim Pengamanan Mabes Polri Tak Terlalu Ketat, Haris Azhar: Ada 'Kebebasan' Pelaku Nyari Polisi Buat Ditarget

Menkumham juga menjelaskan perihal penolakan permohonan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB lantaran persyaratan yang belum lengkap.

"Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi," jelas Yasonna Laoly.

Beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi tersebut yakni perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.

Pada prosesnya, Kemenkumham menerima surat dari Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun pada 16 Maret 2021 yang pada intinya menyampaikan permohonan pengesahan hasil KLB pada 5 Maret 2021.

Baca Juga: Sebut Pencuci Otak Terorisme Rusaki Agama, Hilmi Firdausi: jika Ingin Jihad, Baitul Maqdis Menanti Bukan di RI

Dari pemeriksaan dan verifikasi tahap pertama, Kemenkumham menyampaikan surat yang pada intinya memberitahukan kepada penyelenggara KLB untuk melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan.

Terkait surat tersebut pihak penyelenggara KLB Deli Serdang telah menyampaikan tambahan beberapa dokumen ke Kemenkumham pada 29 Maret 2021.

Hal itu untuk memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) nomor 34 tahun 2017 serta telah memberi batas waktu yang cukup yakni tujuh hari.

Namun dari hasil pemeriksaan keseluruhan berkas atau dokumen fisik Partai Demokrat kubu Moeldoko tersebut, masih terdapat kekurangan sebagaimana yang dipersyaratkan sehingga permohonan pengesahan kepengurusan ditolak.***