PR DEPOK - Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh KPK pada Kamis, 1 April 2021 untuk kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), menuai polemik di tengah gencarnya upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Diketahui, kasus BLBI yang melibatkan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim berkaitan dengan aliran dana yang berasal dari BLBI dengan nominal Rp47,2 triliun untuk Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang terindikasi melakukan penyimpangan atau transaksi tidak wajar.
Setelah lama mangkir dari panggilan KPK dan kabur ke luar negeri, akhirnya kasus dinyatakan daluwarsa secara hukum hingga membuat KPK harus menerbitkan SP3, Kamis, 1 April 2021.
Menanggapi kabar tersebut, Rocky Gerung turut angkat bicara perihal penerbitan SP3 melalui kanal YouTube-nya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-depok.com.
Rocky Gerung menggambarkan kondisi ini sebagai prank April Mop.
"Semua soal di dalam politik Indonesia itu tanggal 1 April, mau tanggal 5 Mei, mau 10 Juni, semuanya kita anggap 1 April. Jadi, hal yag betul-betul mengagetkan dan bikin orang di-prank. Kini, pemerintah ngerjain rasa keadilan rakyat, jadi April Mop-nya di situ. Jadi, ini kita sebut Mega April Mop, bukan April Mop-nya 'mega', tapi mega April Mop karena ini juga menyangkut mega skandal," ujar Rocky Gerung, Minggu, 4 Maret 2021.
Pengamat politik itu menilai bahwa revisi Undang-Undang (UU) KPK sudah didesain untuk persoalan semacam ini, termasuk disponsori oleh mereka yang bermasalah dengan kasus tersebut.
"Kita bisa lihat ke belakang, Samsul Nursalim itu kroninya siapa. Terlihat bahwa memang dari awal, soal revisi undang-undang KPK, itu memang dimaksudkan, didesain untuk hal hal semacam ini, untuk semua jenis April Mop. Karena memang undang-undang itu kan disponsori oleh mereka yang bermasalah," katanya.
Filsuf itu menyampaikan satirnya bahwa kewenangann yang ditambahkan ke KPK bukan dikurangi, melainkan ditambah yaitu untuk melindungi koruptor.
Ia bahkan membuat plesetan kepanjang dari SP3.
Baca Juga: Bandingkan Pernikahan Atta-Aurel dan Putri HRS, Christ Wamea: YouTuber Lebih Dihargai daripada Ulama
"Ujungnya pasti kewenangan KPK bukan dikurangi, tapi ditambah, yatu kewenangan untuk melindungi koruptor. SP3 itu kan 'Surat Perintah Perlindungan Penjahat'," katanya.
Dalam perspektifnya, Rocky menganalogikan konsep kekuasaan semacam ini sebagai calo (agen) dan penadah.
"Dalam pendekatan struktural politik ekonomi, kekuasaan dalam hal ini diwakili presiden, cuma calo dari oligarki, sedangkan partai-partai jadi tukang tadah dari korupsi. Kan, UU KPK disponsori oleh partai-partai di parlemen, jadi partai-partai sekarang jadi tukang tadah dari BLBI, KPK jadi kurir doang," ujarnya.
Dia menilai bahwa kasus BLBI ini merupakan kasus yang memiliki beban politik yang besar.
Rocky kemudian mengingatkan kembali soal istilah release and dischrage yang sempat mencuat di masa kepemimpinan Megawati dan persoalan 'tukar tambah politik'.
"Dalam kasus BLBI, dari awal, beban politiknya tinggi sekali. Kita ingat di jaman Bu Mega, release and discharge, ramai tuh di awal-awal. Samsul Nursalim adalah kasus yang betul-betul terlihat penipuan-penipuan kolateral yang sebetulnya bermasalah, dijaminkan kepada BPPN sambil BPPN tutup mata. Jadi, memang dari awal ada tukar tambah politik dari pembuatan kebijakan, pejabat negara, dan korporasi," katanya.
Dia menduga ada keadialan sosial terdampak dibalik lahirnya SP3 yang diterbitkan tersebut karena secara analogi, lahirnya kepastian hukum ini adalah terkhianatinya keadilan sosial.
"SP3 diterbitkan itu berarti kasusnya selesai, sebelum kadaluarsa. Tetapi, hukum itu bukan soal kepastian hukum saja, timbangan disebelahnya adalah keadilan sosial, kepastian hukum diperoleh, keadilan sosial dikhianati," ujarnya.
Menurur Rocky, ada kekuatan plutokrasi yang turut campur dalam pengendalian hukum yang membuat regulasi telah "ditentukan" sejak awal oleh kelompok tertentu. Ia pun membandingkannya dengan konsep oligarki.
"Perubahan undang-undang predictable, di belakangnya ada yang disebut kekuatan plutokrasi. Saya sering sebut plutokrasi, bukan lagi oligarki. Oligarki itu masih ada semacam sistem itu bahwa saling bagi-bagi kepentngan. Tapi, dalam plutokrasi, satu orang kaya bisa atur, hukum apa yang dia perlukan. Presiden bukan makhluk hukum dalam kasus ini, dia makhluk politik. Jadi, kita harus menduga, ada perkoncoan politik dalam kasus ini, karena dari awal kasus Samsul Nursalim bau politiknya tinggi sekali," tuturnya.
Pendiri Sekolah Demokrasi itu mengaitkan kondisi tersebut dengan akumulasi kapital kemudian menyampaikan teori elected otocracy yang dinilai ada keterkaitan antara kapitalisme dan pembuatan hukum.
"Hukum itu dengan mudah, bukan sekadar disogok, didikte, bila/apabila supaya memang dimungkinkan, meloloskan si, bukan pembuat hukum, tapi orang yang menyewa membuatkan hukum. Jadi, dalam teori disebut sebagai hukum yang dibuat oleh elected otocracy. Jadi, elected otocarcy itu adalah orang-orang yang diangkat oleh kapital untuk menghasilkan hukum yang berpihak pada akumukasi," tuturnya.
Baca Juga: Isu Nikah Siri Nissa dan Ayus Beredar, Begini Kata Mantan Manajer Sabyan
Sebagai penutup, ia pun menyampaikan trilogi keterkaitan ketiga kelompok besar yang menjadi kunci persoalan ini yang dianggapnya sebagai gerombolan penikmat April Mop.
"Jadi, soal-soal begini yang mau diterangkan dengan cara apapun, kalau kita pakai metode berpikir political economy, terlihat hubungan antara korupsi, kepentingan kekuasaan, dan mandulnya legislator kita. Gerombolan penikmat April Mop," tuturnya.***