PR DEPOK - Akademisi Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardani melontarkan pendapatnya mengenai demokratisasi partai politik (Parpol).
Menurut Budi Eko, demokratisasi partai politik atau parpol sulit untuk diwujudkan secara maksimal.
Budi Eko mengatakan bahwa dari sejak pendirian, sebenarnya suatu parpol sudah terpusat dan pengelolaannya juga diatur pusat, sesuatu yang tidak demokratis.
“Bicara demokratisasi partai itu sebetulnya agak sulit diwujudkan secara maksimal karena memang di Indonesia ini struktur kepartaian itu sentralistik dari sejak pendirian,” katanya pada Selasa, 6 April 2021 seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Regulasi partai politik pascaorde baru, dijelaskan Budi Eko, lebih didesain secara sentralistik.
“Hal itu kemungkinan terjadi karena traumatik ideologi dan beberapa persoalan lainnya seperti terkait regulasi,” ucapnya.
Selain dari proses pendirian, sentralisasi parpol itu juga dapat dilihat lewat pengelolaan urusan-urusan tingkat daerah, seperti pada pencalonan kepala daerah dan legislatif.
“Walaupun sifatnya bottom up dalam pengisian dan pencalonan kepala daerah atau legislatif tetapi keputusan akhir itu pasti di tingkat DPP. Terutama untuk daerah-daerah yang dikatakan basis partai atau daerah strategis,” ucap Budi Eko.
Menurutnya, DPP sebuah parpol akan ikut campur di dalam menentukan berbagai urusan di tingkat bawah.
Oleh sebab itu, Budi Eko menyebut bahwa hal tersebut berbanding terbalik dengan prinsip desentralisasi dalam semangat menggulirkan reformasi.
“Jadi ketika era reformasi itu kita menolak sentralisasi politik lalu mengubah dengan desentralisasi, termasuk juga dalam bidang penguatan politik lokal, bagaimana daerah mempunyai otonomi-nya,” katanya.
Budi Ekomenilai, demokratisasi partai tentunya berbicara soal prinsip-prinsip ideal seperti kesetaraan, persamaan, partisipasi maupun akuntabilitas.
Menurut dia, soal kesetaraan dan persamaan itu menjadi dilema dalam demokratisasi parpol, Namun, Parpol sebagai institusi yang nantinya akan menghasilkan para pemimpin untuk daerah dengan otonomi justru masih dikelola secara sentralistik.
Lebih lanjut, Budi Eko menjelaskan bahwa belakangan, beberapa persoalan kelembagaan partai mencuat.
“Seperti iklim kritis dalam partai sepertinya makin lama makin berkurang, terjadi loyalitas tanpa kritik, profesionalitas, juga soal promosi kader,” tutur Budi Eko.***