PR DEPOK - Tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Hasibuan baru-baru ini ikut menyoroti masalah pembatalan kajian Ramadhan di PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) karena dianggap radikalisme.
Pria yang akrab dipanggil Gus Umar tersebut melalui akun Twitter pribadinya mengajukan beberapa pertanyaan yang muncul dibenaknya terkait pembatalan pengajian itu.
Dia mempertanyakan alasan masih ada penceramah bila setiap pengajian di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dianggap radikal.
"Kalau tiap pengajian di BUMN dianggap radikal lalu utk apa ada para penceramah?," kata Gus Umar seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun @UmarAlChelsea75.
Tak habis pikir dengan peristiwa tersebut, Gus Umar pun menilai Indonesia semakin lama semakin aneh.
"Makin aneh saja negara ini?," ucapnya.
Kemudian, menanggapi pihak PT Pelni yang menilai radikal pengajian tersebut, Gus Umar menjelaskan bahwa tugas komisaris adalah untuk memantau kinerja perusahaan.
"Komisaris BUMN itu tugasnya mengawasi kinerja dan keuangan perusahaaan yg dikerjakan Direksi," ujar Gus Umar menambah.
Sembari menyindir, dia menyatakan bahwa urusan terkait radikalisme bukan lah tugas dari komisaris.
"bukan ngurus radikal radikul," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kajian Ramadhan yang mengundang pembicara Ketua Bidang Pengurus MUI Pusat KH Cholil Nafis di PT Pelni dibatalkan karena dianggap radikalisme.
Kabar tersebut sontak menuai banyak kecaman dari warganet lantaran telah menganggap para ustaz yang diundang sebagai orang yang radikal.
Beberapa ustaz lain selain Cholil Nafis yang juga diundang adalah ustaz Syafiq Riza Basalamah, ustaz Subhan Bawazier, ustaz Rizal Yuliar Putrananda, dan ustaz Firanda Andirja.
Setelah dibatalkan, muncul kabar bahwa panitia penyelenggara dicabut dari jabatannya karena dinilai terlibat dalam isu radikalisme.
Kabar tersebut disampaikan oleh jajaran direksi PT Pelni, Kristia Budhyarto melalui akun Twitter pribadinya.
Baca Juga: Diakui Sang Istri Sebagai Pengurus PP Muhammadiyah, Polisi Ungkap Identitas Asli Terduga Teroris FA
Selain menyatakan bahwa pejabat itu dicopot lantaran menyelenggarakan acara tanpa izin, Kristia Budhyarto juga mengingatkan seluruh BUMN untuk tegas menindak pegawainya yang terlibat isu radikalisme.
"Selain itu pejabat yg terkait dgn kepanitiaan acara tsb telah DICOPOT. Ini pelajaran sekaligus WARNING kpd seluruh BUMN, jangan segan-segan MENCOPOT ataupun MEMECAT pegawainya yg terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sdktpun, BERANGUS," ucapnya menjelaskan.***