Miliki Tanggung Jawab Besar, Jokowi Ingatkan Kepala Daerah

PR DEPOK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 pada Rabu, 14 April 2021 secara virtual.

Jabatan yang diemban para kepala daerah adalah kehormatan sekaligus sebuah tanggung jawab yang besar, kata Jokowi seperti yang dilansir Pikiranrakyat-Depok.com dari unggahan Youtube Sekretariat Presiden yang dipublikasikan Kamis, 15 April 2021.

"Jabatan yang diberikan kepada saudara-saudara adalah kehormatan, tetapi sekaligus juga sebuah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat.
Oleh sebab itu, jangan sampai saudara-saudara ini hanya mengikuti prosedur yang ada," ucapnya.

Baca Juga: Soroti Vaksin Nusantara, Rocky Gerung: Menarik Nih Ada Vaksin Oligarki dan Oposisi, Semacam Perlawanan Politik

Presiden RI ke-7 ini meminta agar kepala daerah tidak hanya mengikuti rutinitas, tapi harus berorientasi pada hasil dan berani berinovasi.

Kepala Negara meminta agar langsung melakukan pengecekan dan kontrol di lapangan, jangan hanya puas membaca laporan saja dalam bekerja.

Ia melanjutkan bahwa inovasi, kecepatan, ketepatan kebijakan adalah hal yang sangat diperlukan saat ini sehingga para kepala daerah perlu bekerja dengan menggunakan skala prioritas.

Baca Juga: Cecar Bima Arya hingga Akui Dilarang Cabut Laporan, HRS: Kapolda Berbohong, Kenapa Anda tak Tanya Ahli Hukum?

"Bapak, ibu, dan saudara sekalian harus membuat kebijakan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas sehingga nanti alokasi anggarannya juga lebih fokus dan terkonsentrasi. Saya melihat satu provinsi ada yang mata anggaran kegiatannya sampai 40 ribu. Menurut saya, semakin sedikit kegiatan secara manajemen akan semakin gampang mengontrol dan mengecek-nya dan hasilnya akan kelihatan," ungkapnya.

Terkait dengan anggaran, Presiden berpesan agar para kepala daerah cukup membuat beberapa kegiatan besar dengan anggaran yang terkonsentrasi ke kegiatan tersebut dibandingkan dengan dibagi ke banyak kegiatan kecil. Dengan demikian, hasilnya akan bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.

Baca Juga: Yakin Kesaksian Bima Arya Jujur pada Persidangan Habib Rizieq, Muannas: Kalo Bohong Mestinya Hakim Peringatkan

"Sebagai contoh, ada anggaran di sebuah kabupaten Rp2 triliun, misalnya. Hati-hati, saya titip yang namanya belanja aparatur, belanja pembangunan, belanja modal dilihat lebih besar yang mana. Usahakan agar belanja pembangunan, belanja modal itu lebih besar dari belanja aparatur. Kalau sudah ketemu belanja pembangunan belanja modal, jangan sampai yang namanya anggaran itu dibagi rata ke masing-masing unit atau dinas. Hati-hati," tutupnya.***